Jakarta (Antara Babel) - Dalam kurun tiga tahun Pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pembangunan
infrastruktur menjadi program prioritas nasional.
Ketersediaan
infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan Nawacita dengan membangun
konektivitas guna meningkatkan daya saing, membangun dari pinggiran,
mendukung ketahanan pangan dan air, serta meningkatkan kualitas hidup
masyarakat pada kawasan permukiman.
"Pembangunan
infrastruktur di seluruh Indonesia semata-mata untuk mengejar
ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga sehingga daya saing kita
bisa terus meningkat. Membangun infrastruktur bukan untuk
bermewah-mewahan. Wilayah Indonesia bisa menjadi lebih atraktif untuk
investasi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Daya saing
Indonesia di tingkat global sendiri telah berhasil naik dari peringkat
41 tahun 2016, menjadi peringkat 36 pada tahun 2017.
Demikian
halnya daya saing infrastruktur sebagai salah satu pilar indeks daya
saing global, juga meningkat menjadi peringkat 52 dari sebelumnya
peringkat 60. Keberhasilan tersebut tidak hanya melalui pembangunan
fisik infrastruktur, melainkan juga reformasi regulasi yang mengurai
hambatan pembangunan.
Sementara itu Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Danis H.
Sumadilaga yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan
berbagai capaian pembangunan infrastruktur dalam Konferensi Pers 3 tahun
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di
Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Turut
hadir sebagai narasumber lainnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) AAGN Puspayoga, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Wakil
Menteri Keuangan Mardiasmo.
Menurut Danis H.
Sumadilaga, pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR telah
menganut prinsip Indonesia sentris karena dilakukan di berbagai wilayah
Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Target
pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana
Strategis Kementerian PUPR.
Dari sisi
konektivitas, target pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga
2019 adalah untuk membuka keterisolasian dan menurunkan biaya logistik
melalui penambahan panjang jalan baru sepanjang 2.600 km.
Pembangunan
jalan dan jembatan baru banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia
seperti di Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua,
Kalimantan dan NTT dimana hingga tahun 2017 sudah terbangun 2.623 km
atau telah melebihi target.
Salah satunya
pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan dengan panjang mencapai 1.921 km
ditargetkan tembus seluruhnya tahun 2019.
Saat ini sudah berhasil ditembus oleh Kementerian PUPR bersama Zeni TNI sepanjang 1.588 km.
Sementara untuk target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m, sudah terbangun hingga Oktober 2017 sepanjang 25.149 m.
Terkait target pembangunan jalan tol (2015-2019) sepanjang 1.000 km, pada akhir tahun 2017 akan selesai sepanjang 568 km.
Namun, Kementerian PUPR optimis pada tahun 2019, jalan tol yang dapat diselesaikan bisa mencapai 1.851 km.
Untuk
mendukung ketahanan pangan dan air, pembangunan 65 bendungan di
berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16
bendungan lanjutan akan menambah tampungan air Indonesia sebesar 19,1
miliar m3.
Pembangunan bendungan sangat vital
untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku, pengendalian banjir,
pembangkit listrik serta memiliki potensi pariwisata.
Dalam
kurun 3 tahun (2015-2017) hingga tahun 2017 telah dalam proses
pembangunan sebanyak 39 bendungan, dimana 30 bendungan diantaranya
adalah bendungan yang mulai dibangun sejak akhir tahun 2015.
Sementara
untuk bendungan yang telah selesai hingga kini adalah 7 bendungan yakni
Bendungan Rajui, Jatigede, Bajulmati, Nipah, Titab, Paya Seunara, dan
Teritib.
Pada 2017 ditargetkan tambahan dua bendungan lagi selesai yaitu Bendungan Raknamo di NTT dan Tanju di NTB.
Sementara
itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional penambahan luas
layanan irigasi bendungan dari semula 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626
Ha (12,9%), peningkatan tampungan air sebesar 1.031 juta m3, penambahan
pasokan air baku sebesar 5 m3/dtk, serta potensi energi sebesar 112 MW.
Selain
bendungan, dalam tiga tahun ini juga telah terbangun jaringan irigasi
permukaan 529.335 hektar dari target lima tahun sebanyak 1 juta hektar.
Di
sektor infrastruktur permukiman, dari target tambahan pasokan air minum
34.319 liter/detik hingga tahun 2019, dalam tiga tahun ini telah
mencapai 16.117 liter/detik.
Target
infrastruktur sanitasi dan persampahan yang bisa melayani 12,1 juta
kepala keluarga, dalam tiga tahun telah mencapai 7,7 juta kepala
keluarga.
Sementara untuk penataan kawasan
permukiman yang ditargetkan bisa tertangani seluas 38.431 hektar, hingga
2017 telah ditangani 6.763 hektar atau 17,55.
Diperkirakan hingga tahun 2019, target penanganan kumuh kemungkinan besar tidak tercapai.
“Penataan
kawasan permukiman perkotaan kemungkinan tidak tercapai, mengingat
kompleksitas masalah sosial. Sebelumnya dibutuhkan waktu yang cukup
untuk sosialisasi kepada masyarakat serta diperlukan kerjasama berbagai
pihak. Tidak mudah menata kawasan kumuh, apalagi jika harus memindahkan
keluarga atau komunitas,”jelas Danis.
Sementara
untuk Program Satu Juta Rumah, dalam 3 tahun telah dibangun 2,2 juta
unit rumah dimana 15% pendanaannya berasal dari stimulan APBN.
“Kita
mendorong badan usaha untuk lebih aktif membangun rumah MBR, salah
satunya melalui konsep hunian terintegrasi dengan stasiun kereta atau
TOD yang sudah diresmikan diantaranya Pondok Cina, Tanjung Barat, dan
Senen. Hunian TOD ini rencananya juga akan dibangun di Depok dan Bogor,”
tegas Danis.
Terobosan ini tentunya akan
mengurangi secara bertahap backlog perumahan di Indonesia yang saat ini
mencapai 11,4 juta unit rumah yang didukung kebijakan pemerintah melalui
penyederhanaan perijinan dan memangkas perijinan yang kurang
produktif.
Informasi ini terselenggara dengan kerja sama Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.