Jakarta (Antara Babel) - Lembaga riset independen, Institute for
Development of Economics and Finance (Indef), menilai target pertumbuhan
5,4 persen sesuai asumsi makro RAPBN 2018 sulit untuk dicapai.
"Target penerimaan dalam RAPBN 2018 sangat ambisius. Kalau melihat
strategi arah kebijakan pajak masih business as usual, maka akan
kontraproduktif pada perekonomian sehingga mencapai 5,4 persen juga
tidak mudah ketika struktur penerimaannya masih sama," kata Direktur
Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Enny menjelaskan pelebaran defisit fiskal untuk menstimulasi
perekonomian belum optimal mendorong kinerja perekonomian. Hal ini salah
satunya disebabkan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi.
Target pajak yang tinggi dinilai akan mampu menciutkan nyali pelaku
usaha dalam melakukan ekspansi, sehingga mengakibatkan perekonomian
secara umum stagnan.
Ia juga berpendapat format mengenai arah kebijakan perpajakan masih
belum berubah, yaitu cenderung "berburu di kebun binatang" atau masih
mengejar objek pajak yang sudah terdata.
Hal tersebut tidak hanya kontraproduktif pada produktivitas sektor
riil, tetapi juga memunculkan potensi "shortfall" penerimaan yang dapat
berimplikasi pada pengetatan anggaran dan tidak optimalnya stimulus
fiskal serta menimbulkan risiko peningkatan utang maupun risiko
tergerusnya kredibilitas anggaran.
"Ini harus dikalkulasi betul, sejauh mana efektivitas dalam
memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata
dia.
Ia berpendapat upaya akselerasi ekonomi dapat dimulai dari relaksasi
sisi perpajakan guna menghindari stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5
persen dalam beberapa tahun terakhir.
Postur sementara RAPBN 2018 menggunakan asumsi makro antara lain
pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.400
per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,2 persen.
Dari asumsi tersebut, postur pendapatan negara ditetapkan Rp1.894,7
triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun. Postur pendapatan negara
mencakup target penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Rp275,4 triliun.
Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, menilai upaya pencapaian
target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen juga perlu memperhatikan pemilu
kepala daerah serentak 2018 di 171 daerah.
Ia berpendapat tahun politik 2018 bisa berdampak positif melalui
dinamika kampanye yang mengumpulkan masyarakat. Namun di sisi lain,
dunia usaha juga akan menanti kepastian keterpilihan pemimpin baru atau
petahana di daerah sebelum melakukan kalkulasi bisnis.
Hal tersebut memungkinkan perekonomian baru akan menggeliat di
semester dua 2018 atau momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi di
semester pertama 2018 tidak optimal.
"Tetapi belum tentu setelah ada pemimpin baru bisa langsung ekonomi
menggeliat, mengingat akan langsung berhadapan dengan tahun politik
skala nasional di 2019," kata Eko.
Indef Nilai Target Penerimaan Dalam RAPBN 2018 Sangat Ambisius
Rabu, 18 Oktober 2017 21:32 WIB