Jakarta (Antara Babel) - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah
Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kinerja sektor energi dan tambang,
selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sudah berada di jalur yang tepat.
"Kendati belum semua target tercapai, namun kebijakan dan langkah
dalam pencapaiannya sudah pada jalur yang tepat," katanya di Jakarta,
Senin.
Ia menilai kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di berbagai bidang sudah cukup baik dan signifikan, termasuk capaian energi.
Menurut dia, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi-JK yang berdampak
positif antara lain pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke sektor
produktif, dengan mencabut subsidi premium dan mengurangi subsidi solar.
"Pengurangan beban subsidi melalui kenaikan harga BBM sudah sesuai visi dan misi Jokowi-JK yang dijanjikan," katanya
Selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 silam, Jokowi-JK
berjanji akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap selama empat tahun.
Pengurangan subsidi itu dilakukan dengan mengalihkan subsidi untuk
konsumsi dialihkan pada kegiatan produktif, terutama untuk pembangunan
infrastruktur.
"Pada 2014, pemerintah masih memberikan subsidi 46,79 juta
kiloliter BBM, lalu turun drastis menjadi 7,15 juta kiloliter pada
semester pertama 2017 dan diperkirakan hanya belasan juta kiloliter
hingga akhir 2017," katanya.
Demikian juga, lanjut Fahmy, kebijakan BBM satu harga di seluruh
Indonesia, tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan
dampak berantai yang positif di daerah Indonesia bagian timur.
Hingga akhir September 2017, penerapan kebijakan BBM satu harga
sudan mencapai 59 dari 157 lokasi yang ditargetkan pada 2019.
Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian energi, Pemerintahan
Jokowi-JK mengambil alih beberapa blok migas, yang kontraknya sudah
berakhir, dari kontraktor asing ke PT Pertamina.
"Salah satunya Blok Mahakam. Pengalihan pengelolaan Mahakam dari
Total E&P Indonesie ke Pertamina akan menjadi preseden baik bagi
negeri ini," ujarnya.
Selanjutnya, upaya Pemerintahan Jokowi-JK merevisi kontrak PT
Freeport Indonesia, menurut Fahmy, merupakan capaian kinerja yang
positif.
Perubahan kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha
pertambangan khusus (IUPK), pembangunan smelter, divestasi 51 persen
saham, dan rezim pajak merupakan wujud nyata pencapaian kinerja
Pemerintahan Jokowi-JK.
Di bidang ketenagalistrikan, ia mengapresiasi program Pemerintahan
Jokowi-JK dalam hal percepatan penyediaan listrik bagi 2.500 desa yang
belum berlistrik.
"Prioritas elektrifikasi pedesaan ini menunjukkan komitmen pemerintah pada rakyat kecil," katanya.
Komitmen serupa, lanjutnya, juga ditunjukkan pemerintah dengan tidak
menaikkan tarif listrik hingga akhir 2017 dan tetap memberikan subsidi
listrik kepada pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA, yang
termasuk kategori keluarga miskin dan rentan miskin.
Namun demikian, Fahmy menilai sejumlah hal belum berjalan dengan optimal seperti program 35.000 MW.
"Oleh karena itu, perlu revisi program 35.000 MW agar sesuai kebutuhan," katanya.
Hal lain, tambahnya, adalah rendahnya penerimaan migas yang antara lain disebabkan penurunan harga dan produksi minyak.
Kinerja Energi Jokowi-JK Dinilai Di Jalur Yang Tepat
Senin, 23 Oktober 2017 17:23 WIB
Kendati belum semua target tercapai, namun kebijakan dan langkah dalam pencapaiannya sudah pada jalur yang tepat,