Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menginginkan agenda
reforma agraria yang dicanangkan oleh pemerintah jangan sampai
ditangani oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai tidak
memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.
"Saya kira urusan reforma agraria sangat tidak pantas ditangani oleh
sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu
agraria," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Gerindra itu memahami bahwa secara kelembagaan,
Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang dibangun
pemerintah bisa saja melibatkan banyak pihak, termasuk LSM.
Namun, Fadli mengingatkan bahwa pihak LSM yang dipilih seharusnya
yang memiliki kompetensi serta memiliki pengalaman yang memadai dalam
isu-isu agraria.
Ia juga berpendapat adalah suatu kecerobohan jika pemerintah
menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait reforma
agraria kepada unsur nonpemerintah.
Untuk itu, dia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam
melaksanakan agenda reforma agraria, karena meski telah ada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang, tetapi dampaknya dinilai masih belum banyak
kepada agenda tersebut.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution membatalkan kerja sama pembentukan sekretariat bersama
atau Project Management Office (PMO) Reforma Agraria dan Perhutanan
Sosial dengan lembaga konservasi World Wide Fund for Nature (WWF).
"Setelah mengevaluasi ditemukan potensi konflik kepentingan, karena
WWF juga masuk dalam kelompok aliansi masyarakat sipil, maka kerja sama
itu dibatalkan," kata Menteri Darmin di Jakarta, Rabu (25/10).
Saat menjadi pembicara dalam Konferensi Tenurial 2017 yang digelar
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial, Menteri mengatakan
awalnya, dasar pembentukan kerja sama itu adalah mendukung kinerja
birokrat yang dinilai kurang lincah.
Enam hari sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan
Perhutanan Sosial dengan WWF Indonesia sebagai upaya untuk mendukung
program kebijakan pemerataan ekonomi.
Kerja sama ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk
akademisi dan masyarakat sipil sehingga Menko Darmin mengevaluasi dan
mengambil keputusan membatalkan.
Fadli Zon: Reforma Agraria Jangan Ditangani LSM
Rabu, 25 Oktober 2017 22:03 WIB