Jakarta (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo minta laporan
pertanggungjawaban program dana desa dibuat lebih sederhana agar tidak
terlalu memberatkan aparat desa dengan hal-hal yang bersifat
administratif.
"Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan
dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan
keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat
administratif," katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta,
Jumat, tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya).
Ia juga berpesan agar urusan administratif itu tidak sampai
menghabiskan waktu dan biaya pelaksanaan program dan meminta pemangku
kepentingan terkait segera menyederhanakan sistem pelaporan dan
pertanggungjawaban.
"Jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena
hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ. Lakukan penyederhaan
sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, semakin sederhana semakin
baik," katanya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta
itu tidak ingin kerumitan teknis membuat desa enggan memanfaatkan
program tersebut.
"Dan jangan sampai karena sistem yang rumit, pedoman serta petunjuk
teknis yang kurang jelas membuat desa enggan memanfaatkan dana desa ini
secara swakelola," katanya.
Meski begitu, Presiden menekankan pentingnya penguatan pengawasan dari BPKP maupun lembaga pengawasan yang lain.
Presiden Minta Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Disederhanakan
Jumat, 3 November 2017 17:33 WIB
Saya titip agar lebih optimal, warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif,