Mataram (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo menunggu hasil rekomendasi
dari Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama dan
Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat (NTB) terutama terkait ekonomi umat.
"Kami menunggu rekomendasi soal ekonomi umat, redistribusi aset yang
sudah dimulai 4 bulan lalu," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam
acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Munas dan Konbes NU itu mengambil tema memperkokoh nilai kebangsaan
melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga serta
dihadiri oleh lebih dari 1.000 ulama dari seluruh Indonesia.
Acara itu juga akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan
kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan dan hukumnya sebagaimana
perspektif Islam.
Oleh karena itulah Presiden mengaku sangat menunggu hasil rekomendasi tersebut.
Menurut dia, meskipun kebijakan redistribusi aset berupa pembagian
sertifikat telah dilakukan namun Presiden mengakui sampai saat ini belum
yakin bahwa skema yang dilakukannya sudah benar dan ideal.
"Kami belum meyakini bahwa skema yang kita lakukan ini benar dan
betul memang sudah banyak yang kita bagikan tapi yang kita inginkan
adalah distribusi aset ini bukan hanya ribuan hektar tapi jutaan
hektar," katanya.
Namun, ia menegaskan hal itu harus dilakukan dengan skema dan cara
yang benar sehingga lahan yang telah dibagikan kepada masyarakat itu
kemudian konsesinya dijual ke pihak-pihak yang selama ini menguasai
konsesi penggunaan lahan dalam skala besar.
"Sehingga kami hati-hati sekali, kami ingin proses ini sesuai dengan
rencana yang kita inginkan, oleh sebab itu rekomendasi kami tunggu,"
katanya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Said Aqil Siradj mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam
Munas di antaranya soal UU KUHP yang masih dipertahankan hingga kini
padahal di negara-negara lain sudah tidak digunakan.
Selain itu tentang hukum jual beli frekuensi yang merupakan hajat
hidup dan milik bersama tetapi dijadikan komoditas perdagangan, soal
hukum dana haji yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, dan
soal UU disabilitas.
"Juga akan dibahas tentang hukum Islam soal redistribusi aset,
bagaimana dalilnya dalam perspektif Islam serta tentang etika berbangsa
dan bernegara," katanya.
Munas dan Konbes NU tersebut akan berlangsung sampai dengan Minggu (25/11).
Presiden Tunggu Hasil Rekomendasi dari Munas NU
Kamis, 23 November 2017 22:28 WIB