Soreang, (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo membagikan 10.000
sertifikat tanah kepada warga di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
"Tolong diangkat tinggi-tinggi semuanya biar kelihatan. Jangan
diturunkan dulu. Akan saya hitung. Benar jumlahnya 8.375, tapi
sertifikat yang keluar ini di dalam catatan saya ada 10 ribu, artinya
satu orang ada yang pegang dua sertifikat," kata Jokowi acara pembagian
sertifikat tanah untuk rakyat di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, Senin.
Presiden mengungkapkan program sertifikat untuk rakyat ini menjadi
program utama pemerintah, karena ingin menghilangkan sengketa tanah yang
sering terjadi saat ini.
"Sertifikat jadi program utama pemerintah, karena setiap saya pergi
ke desa, setiap saya pergi ke daerah, keluhannya adalah sengketa tanah,
sengketa lahan antar individu dengan individu, masyarakat dengan
tetangganya, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan,
masyarakat dengan pemerintah. Sengketa karena enggak pegang yang
namanya sertifikat," ungkap Presiden.
Menurut Jokowi, dengan dipegangnya sertifikat maka sudah tidak ada
lagi yang mengaku bahwa tanah tersebut diakui pihak lain karena sudah
ada nama pemilik sudah tertera beserta luas dan lokasinya.
"Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku ini tanah saya, bapak ibu
bisa tunjukan ini, tanah saya, buktinya ada ini. Diem," kata Presiden.
Jokowi mengatakan dengan adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah maka tidak ada sengketa.
Oleh sebab itu di seluruh Indonesia tahun ini ini, kata Presiden,
telah memerintahkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN bahwa 5 juta
sertifikat harus keluar tahun ini, 2018 sebanyak 7 juta dan 2019
sebanyak 9 juta sertifikat.
"Kantor BPN Sabtu minggu, Senin
sampai Jumat sampai malam-malam terus. Biar, biar kapok. Rakyat memang
harus dilayani, karena kalau enggak pegang ini gimana? Isinya orang
berantem, sengketa," kata Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan bahwa hingga akhir 2017 baru 46 juta
tanah yang bersertifikat dari 126 juta lahan yang ada di seluruh
Indonesia.
"Itu masih 80 juta yang belum bersertifikat. Itu kalau tahun-tahun
lalu 1 tahun itu hanya dikerjakan 500 ribu, berarati nunggu 160 tahun
baru selesai. Saya enggak mau. Oleh sebab itu saya perintahkan target
tahun 2025 semua harus pegang sertifikat. Caranya gimana terserah pak
menteri, terserah kantor BPN, rakyat harus dilayani, rakyat harus
diberikan sertifikat," tegas Presiden.
Presiden Bagikan 10.000 Sertifikat di Kabupaten Bandung
Senin, 4 Desember 2017 14:12 WIB
Tolong diangkat tinggi-tinggi semuanya biar kelihatan. Jangan diturunkan dulu. Akan saya hitung. Benar jumlahnya 8.375, tapi sertifikat yang keluar ini di dalam catatan saya ada 10 ribu, artinya satu orang ada yang pegang dua sertifikat,