Jakarta (Antaranews Babel) - Keputusan Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita yang akan impor beras 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri menuai pro dan kontra.
Sementara Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia tak seharusnya
impor beras karena stok dalam negeri cukup, apalagi panen raya di
sejumlah daerah akan terjadi, sehingga stok nasional otomatis akan
bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium
di tingkat penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen
menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November.
Kenaikan harga beras, khususnya kualitas medium pada Desember 2017, tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat.
Masih menurut BPS, kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya
terjadi pada beras kualitas medium saja, namun, untuk beras kualitas
premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram
atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kementerian Perdagangan menjamin keputusan untuk mengimpor beras
oleh Perum Bulog sebanyak 500.000 ton tidak akan mengganggu para petani
karena untuk menghindari kekosongan stok sebelum masa panen raya.
Importasi beras yang direncanakan oleh Kementerian Perdagangan dalam
rangka memenuhi stok beras sebelum adanya panen raya yang mulai pada
bulan Maret 2018. Kemendag berdalih impor dilakukan untuk menghindari
kekosongan stok yang dapat mengakibatkan melambungnya harga beras di
berbagai daerah.
Berdasar catatan Kemendag, hingga 17 Januari 2018, stok beras
kewajiban pelayanan publik (PSO) Bulog sebesar 854.947 ton. Dari total
stok tersebut, termasuk cadangan beras pemerintah yang sebesar 134.646
ton. Sementara rata-rata penyaluran beras untuk operasi pasar (OP)
kurang lebih 8.902 ton per hari.
Dengan rencana penyaluran pada tanggal 18 Januari hingga 31 Maret
2018 sebesar 462.918 ton, diperkirakan sisa stok Perum Bulog per 31
Maret 2018 tinggal 142.029 ton.
"Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras,
mengingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Maret
2018," ujar Enggartiasto.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan
memasuki masa panen puncak padi pada Februari sehingga diharapkan dapat
meningkatkan produksi beras.
Menurut Mentan, Oktober 2017 musim hujan sehingga kalau umur padi
tiga bulan, maka Januari 2017 berarti panen sehingga di Februari masuk
panen puncak.
Kondisi cuaca tersebut sama dengan yang terjadi pada awal 2017. Ia
mengatakan cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir
mengingat sebelumnya terjadi fenomena el nino dan la nina.
Selain itu terjadi peningkatan produksi beras karena dukungan
pemerintah melalui penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier,
dan normalisasi saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit
unggul.
Hal tersebut dinilai telah mampu meningkatkan produktivitas dan
indeks pertanaman yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali.
Amran secara diplomatis menilai keputusan mendag impor beras khusus
sebanyak 500.000 ton di awal 2018, tidak akan menganggu petani karena
ada harga pembelian pemerintah (HPP).
Jangan diperdebatkan
Adanya perbedaan pendapat
dua menteri tersebut tentu menjadi tanda tanya mengapa tidak ada satu
suara mengenai perlu tidaknya impor beras, karena di satu sisi impor
harus dilakukan karena stok menipis tapi di satu sisi impor tak perlu
dilakukan karena stok cukup apalagi akan panen raya.
Sejumlah pihak pun ikut bersuara, apalagi sejumlah pimpinan daerah
menyatakan menolak beras impor masuk di wilayahnya karena produksi dan
stok yang ada di wilayahnya cukup.
Tapi ada juga yang mendukung langkah mendag karena stok beras dengan volume yang besar akan memberikan jaminan.
Apapun keputusannya yang diambil pemerintah tentunya sudah
memperhitungkan plus-minusnya dan untuk kebaikan masyarakat, karena
bagaimanapun juga pemerintah yang tahu pasti langkah yang perlu diambil
untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras.
Masyarakat pun tentunya diminta untuk jangan lagi memperdebatkan
perlu tidaknya impor beras dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah
untuk mengurus kebutuhan pokok itu dengan harga terjangkau dan stok
tersedia.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf
mengatakan kebijakan pemerintah yang mengimpor beras dari Vietnam tidak
perlu lagi diperdebatkan karena keputusan sudah diambil.
"Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi
diperdebatkan karena sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang
adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti," katanya.
Masyarakat memang seharusnya untuk tidak terus berpolemik terkait
impor beras karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Kalau akhirnya
keputusan pemerintah pusat harus ada impor beras, pasti telah melalui
pertimbangan yang sangat matang.
Polemik mengenai impor beras justru rawan digunakan untuk menekan
petani agar menguntungkan pihak-pihak tertentu, padahal kenyataannya
tidak sebesar polemik yang muncul.
Impor beras ini bagaikan dua sisi keping mata uang. Di satu sisi
tentang kestabilan harga, di sisi lain tentang keuntungan petani
sehingga melihatnya tidak bisa hanya dari satu sisi.
Apalagi jika polemik terkait impor beras terus terjadi justru
menekan petani dan menguntungkan spekulan. Kondisi di masing-masing
daerah bisa berbeda. Tetapi, karena sudah menjadi isu nasional lalu
seakan-akan dipukul rata di semua daerah dampaknya sama.
Pemerintah tentunya sudah berhitung tujuan dari impor beras yang
dilakukan oleh pemerintah tidak lain karena melihat stok cadangan beras
dalam negeri yang memang berkurang.
Impor beras jangan diperdebatkan lagi
Senin, 22 Januari 2018 9:56 WIB
Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras, mengingat panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Maret 2018,