"Kalau jadi penambahan partai koalisi, tentu harus ada asas keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas. Artinya yang berkeringat lebih besar, wajar jika mendapat jatah lebih banyak," ungkap Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo ketika dihubungi di Jakarta pada Jumat.
Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali pada Kamis (8/8), Megawati melontarkan kelakar bahwa partai berlambang banteng itu harusnya mendapatkan jatah menteri yang lebih banyak, mengingat posisinya sebagai peraih suara terbanyak di legislatif.
Pernyataan itu muncul setelah muncul isu beberapa partai yang berseberangan dengan Jokowi akan bergabung dalam pemerintahan ditandai dengan datangnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali.
Selain Prabowo, hadir juga wapres terpilih Ma'ruf Amin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum NasDem Surya Paloh serta Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.
Namun, menurut pakar komunikasi politik Lely Arrianie, kedatangan banyak ketua umum ke Kongres V PDI Perjuangan itu bisa dianggap sebagai salah satu bentuk silahturahmi politik.
"Tapi rekonsiliasi bukan berarti berkoalisi, itu catatan pentingnya. Karena kita butuh sistem check and balance, jadi harus tetap ada partai yang ada di luar pemerintah," kata Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya itu ketika dihubungi di Jakarta.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
