Jakarta (ANTARA) - Polemik soal peredaran minyak goreng curah, rencana uji coba LRT rute Cibubur-Cawang, pemindahan stasiun KA jarak jauh dari Gambir ke Manggarai, usulan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPn) bagi perumahan menengah bawah, hingga penurunan peringkat daya saing ekonomi Indonesia, merupakan berita ekonomi Antara, kemarin Rabu (9/10), namun tetap layak untuk dibaca.

1. Menko Darmin minta Mendag batalkan larangan minyak goreng curah
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar larangan peredaran minyak goreng curah dibatalkan.
"Pokoknya pelarangannya itu batal dulu," kata Darmin Nasution di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Rangkaian kereta LRT Jabodebek akan tiba di Jakarta pada 12 Oktober

Rangkaian kereta untuk LRT Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi) yang akan diujicoba untuk rute Cibubur-Cawang pada akhir Oktober, diperkirakan tiba di Jakarta dari Madiun pada Sabtu (12/10).

"Trainset (rangkaian kereta) sedang proses pengiriman dari PT INKA di Madiun untuk diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI), diperkirakan Sabtu 12 Oktober 2019 tiba di Jakarta," ujar Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk, P. Noegroho saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Pengamat: Pemindahan fungsi ke Stasiun Manggarai perlu dikaji ulang

Pemindahan fungsi naik turunnya penumpang Kereta Api (KA) jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai perlu dikaji ulang, menurut Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang.
Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan pengkajian terutama dari sisi akses, moda transportasi pendukung, serta aspek sosial di sekitar Stasiun Manggarai.

“Memang telah ada studi dari JICA tahun 1985 dan 1991 untuk menjadikan Manggarai sebagai terminal/stasiun terpadu atau hub besar berbasis rel. Namun karena eksekusi nya terlalu lama 25 tahun setelahnya, maka perubahan mind set transportasi tidak diprediksikan pada tahun studi JICA itu,” ujar Deddy.

Berita selengkapnya baca di sini

4. Pemerintah diminta bebaskan PPn perumahan menengah bawah

Pemerintah diminta untuk dapat membebaskan pajak pertambahan nilai (PPn) dari berbagai jenis perumahan dari kalangan menengah-bawah, bila ingin melihat kinerja pertumbuhan sektor properti nasional menjadi melesat ke depannya.

"Yang lebih bisa mendorong sektor perumahan adalah pembebasan PPn untuk produk-produk residensial yang harganya menyasar kalangan menengah-bawah," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya baca di sini

5. Daya saing ekonomi Indonesia turun akibat regulasi yang rumit

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa regulasi investasi yang rumit menjadi penyebab turunnya peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global yaitu dari posisi 45 menjadi 50 berdasarkan laporan World Economic Forum 2019.

“Ya itu karena regulasi kita terlalu rumit dan institusi pemerintah yang belum terlalu ramah investasi,” katanya saat ditemui dalam SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Rabu.

Berita selengkapnya baca di sini

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019