LSM harap Jokowi prioritaskan agenda kerakyatan dan lingkungan hidup

LSM harap Jokowi prioritaskan agenda kerakyatan dan lingkungan hidup

Koordinator Desk Politik Eksekutif Walhi Khalisah Khalid dalam konferensi pers di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019). (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Kalangan lembaga swadaya masyarakat mengharapkan Presiden Joko Widodo memastikan agenda kerakyatan dan lingkungan hidup menjadi prioritas dalam periode kedua pemerintahannya seperti reforma agraria yang dicanangkan dalam Nawacita I sejak dia mulai menjabat lima tahun lalu.

"Lobi-lobi politik yang terjadi sekarang lebih kepada pembagian kekuasaan bukan hal-hal substansial yang memastikan agenda-agenda kerakyatan dan agenda lingkungan hidup menjadi prioritas," ujar Koordinator Desk Politik Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu.

Walhi bersama beberapa organisasi sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) meminta pemerintah melakukan langkah nyata yang dapat membawa perubahan kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat adat.

Selain itu, enam lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut melihat pemerintah masih belum melaksanakan mandat TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Mereka juga meminta agar dilakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria sejati di tengah terjadinya eskalasi konflik sosial di berbagai wilayah di Indonesia.

Kelompok-kelompok sipil itu mendorong pemerintah untuk secara serius menyikapi permasalahan ekologis karena dampaknya yang besar bagi masyarakat.

Baca juga: Walhi: Pemerintah perhatikan dampak lingkungan proyek nasional

Meski demikian mereka tetap memuji usaha yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah, seperti pembagian sertifikat tanah kepada warga untuk menjamin status kepemilikan dan menghindari sengketa tanah.

Akan tetapi, katanya, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk menjamin terjadinya kemerataan pembangunan Indonesia, seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam salah satu Program Prioritas Nasional.

"Kalau kami melihat di isu agraria, penyebabnya sangat masif karena berdimensi luas ada unsur sosial, politik, bahkan punya potensi untuk memecah masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan," ujar Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA Beni Wijaya yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut.

Dia mengambil contoh tentang konflik sosial di Papua baru-baru ini.

Salah satu penyebab konflik itu, menurut dia, karena masyarakat merasakan ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam atau agraria.

Baca juga: Walhi: RUU Pertanahan tidak boleh ampuni pelaku kejahatan lingkungan
Baca juga: Walhi minta tertibkan perkebunan di kawasan lindung

 
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019