Oleh karena itu, dia meminta semua partai koalisi untuk taat asas serta menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan.
"Dengan demikian, tidak boleh seharusnya politik dua kaki itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah," kata Arif di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh yang memberikan sinyal bahwa partainya bisa saja berseberangan dengan sikap pemerintah.
Baca juga: Nasdem kunjungi PKS, PDIP tak mau mencampurinya
Menurut dia, kewajiban terpenting parpol koalisi adalah menjaga pemerintahan Jokowi-Ma'ruf agar sukses dan efektif menjalankan tugas pokok fungsi dan tangggung jawabnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan menjalankan pembangunan untuk lima tahun mendatang.
Arif mengingatkan komitmen setiap parpol pendukung pemerintah sejak awal adalah tidak dalam rangka posisi tawar kepada Presiden karena komitmennya pada visi presiden yang sama dipahami dan disepakati sejak awal.
"Oleh karena itu, seharusnya sudah tidak ada lagi proses tawar-menawar, namanya komitmen itu ada loyalitas dan kesetiaan," ujarnya.
Baca juga: Tanda-tanda 2024, Zulkifli: PDIP dan Gerindra, NasDem ke PKS
Baca juga: NasDem bertemu PKS, Pengamat: Perlawanan Paloh dari dominasi Megawati
Ia berpendapat bahwa mekanisme check and balances seharusnya bukan dijalankan oleh partai di dalam pemerintahan, melainkan di luar karena kritiknya lebih bersifat teknis daripada pokok-pokok kebijakan.
Arif menilai otonomi masing-masing partai untuk menjalin komunikasi politik dengan partai lain namun harus tahu dan paham batas-batas terkait dengan substansi komunikasi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
