Kebijakan inklusif perlu dilakukan untuk hadapi revolusi industri 4.0

Kebijakan inklusif perlu dilakukan untuk hadapi revolusi industri 4.0

Peneliti LIPI Purnama Alamsyah (kanan) ditemui usai diskusi publik kesiapan Indonesia hadapi Revolusi Industri 4.0 di Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). ANTARA/Prisca Triferna

Jakarta (ANTARA) - Sebagian besar wilayah di Indonesia belum siap menghadapi Revolusi Industri 4.0 sehingga harus dilakukan kebijakan inklusif agar dapat menghadapi perubahan akibat revolusi industri sudah tidak terelakkan, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Purnama Alamsyah.

"Kalau kita bicara Pulau Jawa infrastrukturnya sudah lengkap, ponsel bisa digunakan di mana-mana dengan sinyal kencang dan teknologi dimudahkan. Tetapi kehadiran teknologi itu harus hadir tidak hanya di Jawa atau kota-kota besar, tetapi juga ke daerah terpencil seperti pedesaan," ujar peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI itu ketika berbicara dalam diskusi persiapan Indonesia menghadapi revolusi industri di Jakarta, Kamis.

Hal itu harus dilakukan, menurut Purnama, agar kehadiran teknologi dan segala manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak sebagai bagian dari spirit revolusi industri.

Baca juga: LIPI: Revolusi industri 4.0 bisa berdayakan UMKM
Baca juga: Analisis percakapan medsos kunci sukses perusahaan era 4.0


Untuk mencapai spirit tersebut, Purnama bersama tim peneliti lainnya merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan agar semua pihak dapat menghadapi perubahan akibat revolusi industri 4.0 dan menikmati hasil dari berbagai teknologi baru.

Salah satu yang menjadi rekomendasi adalah digitalisasi Indonesia di mana pembangunan infrastruktur digital merupakan suatu hal yang wajib untuk menghadapi perubahan akibat revolusi industri 4.0.

Pembangunan infrastruktur yang masif dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo harus terus ditingkatkan tapi lebih difokuskan kepada peningkatan konektivitas digital agar tidak ada lagi spot kosong di semua wilayah nusantara.

Baca juga: Menristek paparkan strategi pemerintah sinergikan sains dan industri
Baca juga: Menyiapkan guru pada era Revolusi Industri 4.0


Digitalisasi juga harus mencakup seluruh layanan publik yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, menurut Purnama.

Hal itu harus dilakukan karena menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018, baru 171 juta orang atau 64,8 persen populasi Indonesia yang terhubung dengan internet. Sementara itu, infrastruktur kelistrikan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kehadiran revolusi industri 4.0 akan menghadirkan berbagai teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, internet of things (IoT), rekayasa genetika dan kendaraan otonom yang dapat mengubah sistem sosial, ekonomi dan politik.

"Makanya kami memaknai revolusi industri 4.0 sebagai sebuah sistem sociotechnical yang tidak hanya berfokus kepada teknologi itu sendiri tapi hadir ke semua aspek kehidupan kita seperti sistem politik, sosial dan ekonomi. Itu yang harus ditegaskan, karena selama ini 
revolusi industri 4.0 penekanannya lebih ke industri manufaktur, ini harus ke semua industri dan semua aspek," tegas dia.

Baca juga: Sulsel beberkan kesiapan hadapi revolusi industri 4.0
Baca juga: Indonesia dinilai siap masuki industri 4.0 tapi masih ada kendala
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019