Beirut (ANTARA) - Parlemen Suriah telah menyetujui kontrak untuk eksplorasi minyak dengan dua perusahaan Rusia dalam upaya untuk meningkatkan produksi yang terkena perang lebih dari delapan tahun dan sanksi oleh Barat.

Kantor berita negara SANA mengatakan kesepakatan itu mencakup eksplorasi dan produksi di tiga blok, termasuk ladang minyak di bagian timur laut Suriah dan ladang gas di sebelah utara ibu kota Damaskus.

Dikatakan bahwa kontrak yang disahkan dalam sesi parlemen pada hari Senin, telah ditandatangani pada awal tahun ini dengan dua perusahaan Rusia yang diidentifikasi sebagai Mercury LLC dan Velada LLC.

Baca juga: Rusia: Kehadiran AS di Suriah ilegal, lindungi penyelundup minyak

Menteri Perminyakan Ali Ghanem mengatakan pemberian kontrak kepada perusahaan-perusahaan ini sejalan dengan strategi pemerintah "menuju negara-negara sahabat yang berdiri di Suriah, dengan Rusia dan Iran di garis depan."

Presiden Suriah Bashar al-Assad yang dijauhi oleh kekuatan-kekuatan Barat telah meminta sekutu Rusia dan Iran untuk memainkan peran dalam pembangunan kembali, setelah mereka membantu tentara Suriah merebut kembali sebagian besar wilayah negara itu.

Baca juga: Rusia tuduh Erdogan nikmati bisnis minyak ISIS

Suriah menghasilkan sekitar 380.000 barel minyak per hari sebelum perang tetapi produksinya runtuh setelah pertempuran menghantam wilayah timur yang kaya minyak. Ladang minyak sebagian besar berada di tangan para pejuang Kurdi yang merebut petak-petak wilayah Suriah utara dan timur dari Negara Islam dengan bantuan AS.

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa meskipun ada penarikan militer dari timur laut Suriah, sejumlah kecil pasukan AS akan tetap tinggal "di tempat mereka memiliki minyak."

Baca juga: Rusia kerahkan helikopter militer untuk patroli di Suriah-Turki

Sekitar 600 tentara AS - yang oleh Damaskus dianggap sebagai "penjajah" - tetap tinggal setelah penarikan dan penempatan kembali, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan bulan ini.

Media pemerintah Suriah mengutip Ghanem yang mengatakan kementerian perminyakan akan berusaha menandatangani kontrak lepas pantai untuk investasi minyak yang telah dihambat oleh sanksi ekonomi.

Selama perang, perdagangan minyak berlanjut antara wilayah yang dikuasai Kurdi dan pemerintah. Beberapa ladang gas juga kembali ke kontrol negara setelah tentara mengalahkan Negara Islam di bagian provinsi Deir al-Zor di timur pada 2017. 

Sumber: Reuters

Penerjemah: Maria D Andriana
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019