"Interpelasi itu kan memang hak anggota DPRD dan diatur dalam undang-udang, jadi silakan saja sepanjang sesuai aturan," kata Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Safar, di Padang, Sabtu.Padang, (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan Partai Gerindra melalui fraksinya di DPRD Sumatera Barat mengajukan hak interpelasi terkait dengan perjalanan dinas Gubernur Sumbar Irwan Praytino ke luar negeri.
"Interpelasi itu kan memang hak anggota DPRD dan diatur dalam undang-udang, jadi silakan saja sepanjang sesuai aturan," kata Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Safar, di Padang, Sabtu.
Baca juga: Legislator : Hak interpelasi perjalanan gubernur Sumbar masih wacana
Ia menyampaikan hal itu pada Rakorwil PKS Sumbar dengan tema "Semakin Kokoh Melayani Rakyat" yang dihadiri Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wali Kota Padang Mahyeldi, dan jajaran pengurus.
Menurut dia, interpelasi tersebut bertujuan meminta keterangan eksekutif terkait kebijakan strategis.
"Sebenarnya perjalanan Gubernur Sumbar ke luar negeri bukan hanya kali ini, tapi juga dilaksanakan tahun lalu," katanya. Tetapi, karena ini tahun politik dan baru sekarang dipertanyakan tentu ini analisisnya menjadi kemana-mana, ujar dia.
Ia menyampaikan pula, dulu Komisi III DPRD Sumbar juga pernah mempertanyakan perjalanan dinas Gubernur Sumbar.
Terkait dengan posisi Gerindra yang merupakan mitra koalisi dalam mengusung Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada Pilgub Sumbar 2015, ia menyampaikan hingga saat ini hubungan berjalan baik.
Baca juga: Gubernur Sumbar bersiap ke Mesir tambah kuota pelajar di Al-Azhar
Sejalan dengan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menanggapi positif wacana penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD setempat terkait perjalanan luar negeri yang dilakukannya untuk menggaet investasi.
"Konstitusi memberikan hak interpelasi kepada anggota DPRD. Kita menghormati penggunaan hak itu dan akan menjawab pertanyaan terkait perjalanan luar negeri yang dipersoalkan," katanya lagi.
Terkait perjalan luar negeri itu, ia menjelaskan, Sumbar tidak memiliki APBD yang besar seperti provinsi lain misalnya DKI Jakarta, Jawa Timur atau Jawa Barat.
APBD yang terbatas itu tidak mencukupi untuk pembangunan di berbagai sektor, karena itu perlu dilakukan segala daya upaya mendatangkan uang ke Sumbar.
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade mendorong fraksinya di DPRD Sumbar untuk menggunakan hak interpelasi, mempertanyakan hasil kunjungan luar negeri gubernur yang dinilai terlalu sering.
Baca juga: Gubernur Sumbar tanggapi positif interpelasi perjalanan luar negeri
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
