"Ada perjanjian antara pendonor (Buddha Tzu Chi) dan korban bencana penerima bantuan bahwa kurun waktu 10 tahun hunian itu tidak boleh dipindah tangan maupun dialih fungsi." ungka Wali Kota Palu Hidayat menanggapi kekeliruan perjanjian yang menyebut penyintas menempati huntap dalam jangka waktu 10 tahun, di Palu, Jumat.
Buddha Tzu Chi sebagai salah satu pendonor yang konsisten membantu pemerintah setempat dalam proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi dengan menyediakan hunian sebanyak 1.500 unit dan 577 kepala keluarga dimasukkan menempati tahap pertama.
Baca juga: DPRD protes perjanjian tempati huntap Budha Tzu Chi hanya 10 tahun
Dia menjelaskan, dokumen perjanjian antara mereka dan penerima bantuan tidak seperti yang dipikirkan memiliki batas waktu tertentu ditempati. Penyintas yang mendapat bantuan huntap akan diberikan sertifikat hak milik, artinya kepemilikan bangunan itu sepenuhnya sudah menjadi hak korban bencana bahkan Buddha Tzu Chi melengkapi fasilitas tersebut agar masyarakat tinggal di sana nyaman.
"Buddha Tzu Chi juga mengisi perabot rumah tangga termasuk dua tempat tidur," kata Hidayat menambahkan.
Wali kota meminta, persoalan tersebut jangan dipolitisasi yang justru hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat termasuk mengganggu proses pembangunan hunian yang dikerjakan yayasan itu saat ini.
Sebab, anggaran yang mereka gunakan membantu penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pembangunan huntap bukan bersumber dari dana pemerintah baik APBD maupun APBN. Yayasan maupun lembaga yang terlibat memiliki aturan dan kebijakan internal.
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palu selesaikan persoalan klaim lahan huntap Petobo
"Seandainya mereka menarik diri dan tidak mau melanjutkan proses pembangunan, siapa yang rugi?. Kita harusnya bersyukur ada lembaga maupun yayasan yang mau membantu membangun hunian sebanyak itu," kata dia menuturkan.
Rencananya, relokasi korban gempa, tsunami dan likuefaksi tahap pertama akan segera direalisasi pada April 2020 di lokasi huntap satu Kelurahan Tondo. Pemerintah kota beberapa waktu lalu telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral membahas tindak lanjut bantuan penerangan jalan umum di kawasan hunian tetap Kelurahan Tondo-Talise.
Dari pertemuan itu, Kementerian ESDM telah menyahuti kebutuhan penanganan kebencanaan dan akan memasang sarana dan prasarana kelistrikan di lokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan Pemkot Palu.
Baca juga: Ratusan huntap bantuan Buddha Tzu Chi untuk bencana Palu diundi
Baca juga: Pemkot Palu inventarisir lahan huntap Petobo belum bersertifikat
Baca juga: Wamen PUPR: 2.500 huntap di Pasigala harus rampung sebelum April 2020
Baca juga: Presiden: 1.500 huntap pengungsi Sulteng selesai sebelum Lebaran 2020
Pewarta: Muhammad Arshandi/Moh Ridwan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
