Buat apa mempermudah investasi dari luar, tetapi kita kehilangan potensi produk di dalam
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah menginginkan berbagai investasi yang masuk ke dalam negeri dapat direalisasikan dengan nyata sehingga ke depannya benar-benar dapat menambah lapangan kerja secara signifikan bagi warga di berbagai daerah.

Wartiah dalam keterangan tertulisyang diterima di Jakarta, Sabtu, menilai bahwa angka peningkatan lapangan kerja yang ada saat ini tidak selaras dengan peningkatan investasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Untuk itu, polisi PPP itu menginginkan agar adanya penguatan strategi fiskal agar peningkatan investasi juga berdampak kepada pengembangan industri sehingga peningkatan lapangan kerja juga terjadi di daerah.

Ia juga mengutarakan harapannya agar RUU Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja yang kerap bergaung di tengah masyarakat saat ini bakal mampu menjawab beragam tantangan tersebut.

Omnibus Law, ujar dia, diharapkan akan dapat memberikan investasi yang menambah lapangan pekerjaan sehingga juga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan Nusantara.

"Buat apa mempermudah investasi dari luar, tetapi kita kehilangan potensi produk di dalam. Ini perlu harus ada jalan keluar yang terbaik," ujar Wartiah.

Sebagaimana diwartakan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pentingnya peran investasi dalam mengurangi pengangguran intelektual karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat memberikan orasi ilmiah didepan 1.991 wisudawan dalam acara Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-70 dan Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor di Balairung UI, Depok, Sabtu (1/2).

"Walaupun Bapak dan Ibu belum lulus, tetap bisa mendirikan usaha menjadi entrepreneur. Izinnya ini sekarang dipermudah, semua di BKPM. Hal ini penting agar mengurangi pengangguran. Jangan sampai para lulusan yang baik-baik ini menjadi pengangguran intelektual," ujar Kepala BKPM.

Dengan terlaksananya Inpres Nomor 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha pada Februari 2020, maka di BKPM akan ada 25 perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memberikan izin investasi kepada pengusaha.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini bahwa saat ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan investasi di Indonesia.

"Hal ini didasari oleh kondisi Indonesia yang semakin baik, ketahanan Indonesia semakin kuat, stabilitas ekonomi nasional terjaga, dan momentum pertumbuhan berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global," kata Perry Warjiyo dalam acara Visionary Talk yang merupakan bagian dari rangkaian acara Annual Investment Forum 2020 di Bali, Kamis (30/1).

Pada kesempatan tersebut, Perry juga menyampaikan bahwa salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia adalah melalui bauran kebijakan.

Di tengah pelemahan ekonomi global yang masih berlanjut, bauran kebijakan BI yang akomodatif akan dilanjutkan pada 2020. Seluruh instrumen bauran kebijakan BI diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

"Suku bunga kebijakan moneter diturunkan, likuiditas dikendurkan, dan stabilisasi nilai tukar rupiah dilakukan," katanya.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020