DKI akan banding usai kalah di PTUN soal lelang ERP

DKI akan banding usai kalah di PTUN soal lelang ERP

Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) bisa diterapkan di sejumlah ruas jalan ibu kota pada akhir tahun 2020 dengan rencana proses lelang dilakukan pada bulan Maret ini. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

Jakarta (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding usai kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pembatalan lelang jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).

"Karena prinsip kami adalah ingin menerapkan asas umum untuk pemerintahan yang baik, maka hasil itu akan kami lakukan banding," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.

Pembatalan lelang ERP oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, kata Syafrin, bertujuan untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan ERP karena sudah dapat legal opinion dari Kejaksaan Agung dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk proses pelaksanaan.

"Untuk saat ini kami sedang menyiapkan penyempurnaan dokumen teknis sekaligus regulasi yang kemudian kita siapkan dilakukan pelelangan," kata Syafrin.

Baca juga: DPRD: Putusan pencabutan pembatalan lelang ERP menguntungkan daerah

Baca juga: DPRD sebut DKI harus jalankan putusan PTUN soal ERP

Baca juga: PTUN cabut pembatalan lelang Sistem ERP oleh Pemprov DKI


Pelelangan dalam proses pengadaan, kata Syafrin, akan dilanjutkan jika ada tatanan aturan yang dilanggar oleh panitia dalam prosesnya dengan status post bidding.

"Artinya, jika prosesnya sudah post bidding dan tetap dilanjutkan maka risikonya adalah pidana. Tentu kita ingin menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, maka itu harus dihentikan. Kepada penggugat akan kami undang untuk ikut di lelang selanjutnya," ucap Syafrin menambahkan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah melawan PT Bali Towerindo terkait proses lelang Electronic Road Pricing (ERP) tahun 2019.

Putusan yang dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta itu mengharuskan Pemprov DKI mencabut pembatalan lelang oleh Pemprov DKI Jakarta yang telah dilakukan sejak Agustus 2019.

Dilihat di situs resmi PTUN Jakarta, gugatan tersebut masuk pada 25 September 2019, dengan nomor 191/G/2019/PTUN.JKT.

Tergugat sendiri adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta.*

Baca juga: Keputusan jalan berbayar Jakarta ada di "tangan" Pemprov DKI

Baca juga: Raperda ERP seluruh jalan protokol Jakarta dibahas tahun depan

Baca juga: DKI Jakarta terapkan jalan berbayar mulai tahun depan
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020