DPRD DKI harapkan Rumah DP Rp 0 tak berhenti meski ada dugaan korupsi

DPRD DKI harapkan Rumah DP Rp 0 tak berhenti meski ada dugaan korupsi

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka proses pengajuan kredit hunian dari 27 Juli hingga 4 Agustus 2019. (ANTARA FOTO/Adnan Nanda/wpa).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan program Rumah DP RP 0 tidak berhenti, meski ada dugaan korupsi oleh PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI pengelola program strategis itu.

"Terkena dampak sudah pasti, tapi untuk dihentikan saya kira tidak, karena ini salah satu program strategis yang ditunggu oleh warga Jakarta. Jangan sampai karena ada kasus warga yang dikorbankan," kata Abdul Aziz,  saat dihubungi, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk mendalami dugaan korupsi pada pembelian aset-aset PD Sarana Jaya, Abdul mengatakan pihaknya akan memanggil Sarana Jaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Baca juga: Anggota DPRD DKI nilai dugaan korupsi Sarana Jaya sangat serius

"Ya mungkin pekan depan (dipanggil) tapi agendanya bukan hanya itu ada beberapa agenda lain," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam situs resminya, Sarana Jaya saat ini menangani program-program strategis daerah seperti Rumah DP Rp 0 dan Penataan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya.

"Ya benar," kata Brigjen Argo saat dihubungi, di Jakarta, Senin.

Baca juga: Diperiksa Mabes Polri, Sarana Jaya belum jelaskan kasus dugaan korupsi

Namun demikian pihaknya belum mau merinci kasus ini secara detil. "Penyidik belum kasih info lebih lanjut. Nanti ya," ucapnya.

Argo pun membenarkan bahwa penyidik Bareskrim telah mengirimkan surat panggilan kepada pihak-pihak PD Sarana Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Dalam surat itu, terdapat keterangan pemanggilan beberapa pihak PD Sarana Jaya dilakukan terkait pembelian aset termasuk tanah selama 2018- 2020.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI panggil Sarana Jaya terkait dugaan korupsi
Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020