Borobudur (ANTARA News) - Warga Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengeluhkan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp50 ribu. "Sebelumnya tidak ada pemberitahuan, baru diberi tahu saat di balai desa kalau ada pemotongan," kata Sumaryati (28), warga Dusun Serut, Desa Bigaran, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di Magelang, Jateng, Sabtu. Ia mengaku bersama warga setempat lainnya menerima BLT sebesar Rp200 ribu di Balai Desa Bigaran pada hari Sabtu (18/4). Ia datang ke balai desa setempat mewakili suaminya, Nur Kholis (40), yang tidak bisa mengambil sendiri jatah BLT itu karena cacat kakinya. Ia mengaku pemotongan BLT sebesar Rp50 ribu itu antara lain untuk kepentingan keamanan dan akomodasi masing-masing sebesar Rp10 ribu, dan pemerataan terhadap warga lainnya yang tidak mendapatkan BLT sebesar Rp30 ribu. Pemotongan BLT, katanya didampingi Nur Kholis, berlangsung di balai desa setempat setelah dirinya bersama warga lainnya menerima bantuan tersebut. Ia mengaku pemotongan BLT juga terjadi pada penyaluran tahap sebelumnya sebesar Rp110 ribu sedangkan jatah BLT ketika itu sebesar Rp400 ribu. Sekitar 14 Kepala Keluarga (KK) miskin di sekitar rumah tinggalnya, katanya, menerima BLT. "Mereka juga dipotong," katanya. Pada kesempatan itu Sumaryati bersama Nur Kholis menunjukkan uang BLT Rp150 ribu yang baru saja diterima dan Kartu Kompensasi BBM (Bahan Bakar Minyak) sebagai bukti bahwa mereka berhak atas BLT. Ia mengatakan, sejumlah warga setempat yang secara ekonomi terlihat mampu juga menerima BLT. "Dia bekerja sebagai pedagang, rumahnya sudah keramik, punya sepeda motor, mereka juga terima," katanya. Ia juga menyebut sejumlah nama warga yang mendapatkan pembagian uang dari pemotongan BLT yang disebutnya dengan istilah pemerataan itu. Jika program itu dilanjutkan pada masa mendatang, katanya, sebaiknya tidak ada potongan. "Sebenarnya juga berat kalau dipotong, tetapi mau bagaimana lagi, yang lain juga dipotong untuk pemerataan," katanya. Warga setempat lainnya, Nur Hidayah, mengaku pada penyaluran BLT tahap sebelumnya dirinya menerima uang pemerataan BLT sebesar Rp49 ribu. "Untuk yang sekarang, saya belum mendapatkan informasi apakah akan menerima pemerataan atau tidak, kalau yang terakhir lalu kami terima Rp49 ribu," katanya. Kepala Desa Bigaran, Endro Sugiarto, mengatakan, sebanyak 171 KK miskin telah menerima BLT di balai desa setempat pada hari Sabtu (18/4). Jumlah seluruh warga setempat sebanyak 350 KK atau sekitar 1.300 jiwa dan umumnya berekonomi lemah dengan mata pencaharian sebagai buruh. Desa itu berada di kawasan Pegunungan Menoreh, perbatasan antara Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembagian BLT di desa itu antara lain dihadiri 15 petugas dari Kantor Pos, unsur pemerintah kecamatan, koramil, dan kepolisian setempat. Ia mengatakan, pemerintah desa setempat hanya mengeluarkan kebijakan pemotongan BLT sebesar Rp10 ribu per KK untuk kepentingan transportasi dan akomodasi. Keputusan itu, katanya, dikeluarkan setelah berlangsung musyawarah yang antara lain dihadiri para kepala dusun sedangkan pemotongan dilakukan setelah mereka menerima jatah BLT di balai desa. "Sudah biasa sejak tahap-tahap pembayaran BLT sebelumnya, ada pemotongan Rp10 ribu dari pemerintah desa untuk kepentingan itu, kalau warga harus ke kantor pos pun juga harus urunan untuk tranportasi karena letaknya jauh," katanya. Ia mengaku, selama ini pembayaran BLT di desa itu tidak pernah menimbulkan persoalan. Dirinya juga tidak mengetahui adanya pemotongan uang BLT yang lebih dari Rp10 ribu per KK. "Kalau di dusun dipotong saya tidak tahu, selama ini tidak ada masalah, saya sudah pesan ke kepala dusun dan ketua RT, yang penting tidak ada masalah. Kalau ada pemerataan, hal itu bukan kebijakan desa," katanya. Ia mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan BLT sebesar Rp50 ribu setiap KK.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009