Menteri BUMN dan Kepala BKPM tandatangani MoU Koordinasi Tugas

Menteri BUMN dan Kepala BKPM tandatangani MoU Koordinasi Tugas

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam penandatangan Nota Kesepahaman di Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTARA/HO BKPM/am.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Senin, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, terkait situasi saat ini yang tengah terjadi wabah COVID-19.

Erick Thohir tidak mengelak kalau penyebaran virus ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, namun juga ekonomi negara. Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam.

"Berbagai elemen pemerintah termasuk para BUMN akan berupaya untuk meminimalkan dampak ekonomi yang terjadi. Salah satunya kami dorong untuk tetap beroperasi dan bisa memanfaatkan fasilitasi perizinan serta data-data investasi yang ada di BKPM,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin.

Tanpa ragu, gagasan ini pun didukung oleh Kepala BKPM. Sejak Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (Inpres 7/2019), seluruh proses perizinan yang ada di Kementerian dan Lembaga Lainnya telah efektif berjalan di BKPM. BUMN yang mengelola banyak kegiatan usaha tentunya juga harus mengurus perizinannya ke BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Inilah yang harus dimanfaatkan juga oleh perusahaan milik negara. Jangan hanya teman-teman pengusaha swasta saja yang mendapat kemudahan, tapi BUMN juga harus,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman disaksikan langsung oleh para pejabat dari masing-masing kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN melalui konferensi video.

Nota Kesepahaman ditujukan agar kedua pihak dapat saling membantu dan saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Seluruh BUMN di Indonesia menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari Nota Kesepahaman.

Kerja sama yang dapat dilakukan antara BUMN dengan BKPM antara lain berupa pertukaran informasi dan data untuk peningkatan realisasi investasi, percepatan perizinan berusaha, kegiatan promosi bersama (joint promotion) serta fasilitasi investasi perusahaan BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Saat ini, wabah COVID-19 telah menyebabkan resesi ekonomi dunia sebagaimana dikatakan oleh Direktur International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva dalam kutipan Jumat lalu (27/3).

Resesi ekonomi ini tentunya juga dirasakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan BKPM ingin agar MoU ini menjadi simbol sinergi antarinstansi pemerintah yang dapat membangun rasa optimisme publik di tengah krisis yang terjadi.

Nota Kesepahaman ini adalah yang pertama bagi Kementerian BUMN dan BKPM. Harapannya MoU dapat ditindaklanjuti oleh para BUMN dengan membuat kerja sama dengan BKPM sesuai dengan lingkup usaha dan keperluannya masing-masing.

Baca juga: Menteri BUMN dorong swasta investasi ke lima destinasi prioritas
Baca juga: Kepala BKPM berharap Virus Corona tak pengaruhi investasi dari China
Baca juga: BKPM selesaikan investasi mangkrak senilai Rp189 triliun
Pewarta : Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020