Kemendes PDTT pastikan program BLT desa diawasi ketat

Kemendes PDTT pastikan program BLT desa diawasi ketat

Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO/Humas Kemendes PDTT)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan penerapan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak COVID-19 akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran.

"Tujuan pengawasan ketat itu supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," kata Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam penerapan langkah tersebut, ia meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa serta masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT itu serta segera melaporkan jika terdapat sejumlah kejanggalan di lapangan.

Baca juga: Penyaluran bantuan COVID-19 jangan ditunggangi kepentingan pilkada

Menurutnya, program BLT untuk warga miskin atau ekonomi lemah di desa adalah salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat akibat COVID-19 terutama dari segi ekonomi.

"Ini wujud kepedulian kepada warga desa yang menderita akibat pandemi," ujar dia.

Secara umum, COVID-19 sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi sebagai bencana nasional sehingga semua pihak harus menjaga keberhasilan program BLT tersebut.

"Jangan ada pihak yang memanfaatkan COVID-19 untuk kepentingan pribadi termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum untuk program ini," kata Budi Arie.

Baca juga: Presiden minta masyarakat terus gotong royong hadapi COVID-19

Ia menjelaskan bahwa program BLT dibiayai dengan APBN dengan besaran sekitar Rp22 triliun. Anggaran program BLT itu diambil dari sebagian dana desa 2020 yang totalnya mencapai Rp72 triliun.

Dengan itu, masyarakat kurang mampu di desa akan mendapatkan BLT Rp600 ribu untuk tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan yakni sejak April hingga Juni. Secara total, ada sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini.

"Yang penting progam BLT desa ini harus tepat sasaran sehingga berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul," ujar dia.

Selain itu, untuk pendataan warga penerima program juga sedang dilakukan sehingga tidak tumpang tindih dengan program PKH serta Bantuan Pangan Nontunai. Wamendes menegaskan mekanisme pengawasan tengah disusun untuk memastikan program BLT tepat sasaran dan efektif.

Baca juga: Presiden: Pemerintah tak bisa kerja sendirian tangani COVID-19
Baca juga: Dua dokter di Yogyakarta positif COVID-19
Baca juga: RSMH Palembang isolasi bayi empat bulan positif COVID-19
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020