MUI: Batalkan kebijakan Menhub yang longgarkan transportasi

MUI: Batalkan kebijakan Menhub yang longgarkan transportasi

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta KH Munahar Mukhtar (tiga dari kiri) di Jakarta, Senin (26/11/2018), saat konferensi pers Taaruf dan Rapat Kerja Daerah I MUI Provinsi DKI Jakarta 26-27 November 2018. (Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang melonggarkan moda transportasi di tengah wabah COVID-19.

"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut maupun udara," kata Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Bamsoet: Kebijakan buka lagi transportasi umum membingungkan

Baca juga: F-PPP: Pelonggaran transportasi buat PSBB di daerah tidak maksimal


Dalam siaran pers tersebut ditandatangani 32 pimpinan MUI daerah. Secara umum MUI tingkat daerah meminta kebijakan pemerintah tidak memicu semakin tersebarnya COVID-19 melalui pemudik.

Dia mengatakan Kebijakan Menteri Perhubungan melonggarkan moda transportasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Munahar juga mendesak pemerintah untuk tegas agar tidak ada tenaga kerja asing (TKA) China yang terus berdatangan ke Indonesia. Alasannya, TKA China berpotensi menjadi pembawa virus COVID-19 ke Indonesia.

Baca juga: Organda DKI nilai pembukaan kembali moda transportasi kurang tepat

Baca juga: Abaikan Menhub, Bupati Ade Yasin tetap perketat transportasi di Bogor


"Mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak masuknya TKA China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari China adalah transmitor utama virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan," katanya.

Dia juga meminta unsur MUI di daerah selama masa pandemi corona untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA.

"Dan jika ditemukan, segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," katanya.
Pewarta : Anom Prihantoro
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020