Sidang lanjutan uji materi Perppu Corona digelar Kamis

Sidang lanjutan uji materi Perppu Corona digelar Kamis

Foto Dok - Ketua Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Aswanto (tengah) didampingi anggota Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (kiri), dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/4/2020) ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan uji materi Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah COVID-19 pada Kamis, 14 Mei 2020.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Senin, sebanyak tiga perkara akan disidangkan pada 14 Mei 2020, yakni permohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI dan PEKA dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020.

Baca juga: MK persilakan bila pemohon ingin sidang secara daring

Kemudian perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/PUU-XVIII/2020 serta permohonan dengan nomor 25/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perseorangan bernama Damai Hari Lubis.

Pada Kamis esok sidang memiliki agenda pembacaan perbaikan permohonan oleh para pemohon maupun kuasa hukumnya setelah diberikan saran dan masukan oleh hakim konstitusi pada sidang perdana.

Pada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, Din Syamsuddin dkk mengklaim penyebaran penyakit karena virus Corona (COVID-19) tidak termasuk dalam kegentingan memaksa. Selain itu, pemohon berpandangan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui Perppu.

Baca juga: MK kembali gelar sidang secara langsung

Pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) merupakan bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Senada, MAKI dkk serta Damai Hari Lubis pun mempersoalkan Pasal 27 lantaran dinilai tidak demokratis serta melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Din Syamsuddin dkk klaim COVID-19 tak termasuk kegentingan memaksa
Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020