Jakarta (ANTARA News) – Ormas Benteng Kedaulatan (BK) mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih sebagai presiden (2009-2014) agar dalam penyusunan kabinet mendatang bisa merangkul kaum profesional yang tidak terlibat dalam urusan hukum, sehingga kabinet akan mampu melaksankan tugas meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kabinet mendatang hendaknya beranggotaan figur yang profesional, memiliki kapasitas, kapabilitas dan tidak pernah terlibat dalam urusan hukum, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," kata Ketua Umum Ormas Benteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy di Jakarta, Selasa sore.

Seusai acara Dialog Ramadhan yang diadakan DPP BK itu, Farhan mengatakan, orang-orang yang akan duduk dalam kabinet mendatang hendaknya memiliki visi, misi yang jelas untuk melakukan percepatan pembangunan Indonesia, karena Indonesia menghadapi tantangan pembangunan dampak akibat krisis global, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan penduduk.

Ia mengharapkan, agar partai pendukung SBY pada pilpres lalu tidak berharap banyak dalam komposisi kabinet. Memang sudah menjadi hal yang wajar jika partai pendukung memperoleh jatah kursi menteri. Namun semua itu dikembalikan saja kepada hak prerogratif Presiden SBY untuk menyusun kabinetnya.

Farhan menambahkan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana SBY bisa menyusun menteri yang bisa melakukan percepatan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena seorang menteri adalah pembantu presiden, artinya siapapun nanti yang akan duduk menjadi menteri harus tunduk dan patuh pada perintah presiden bukan tunduk pada partainya lagi.

Ketika ditanya tentang rencana DPP PDIP yang akan ikut koalisi dalam pemerintahan SBY, Farhan mengatakan, hal tersebut positif guna memperkuat pemerintahn sistem prdesidensiil di Indonesia, sehingga mayoritas DPR mendukung kebijakan pemrintah.

Sistem oposisi sebenarnya tidak dikenal dalam UUD 1945, tapi DPR sebagai wakil rakyat tetap harus kritis terhadap program dan kebijakan pemrintah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, katanya.

Acara Dialog Ramadhan tersebut antara lain menampilan pembicara guru besar STF Driyarkara Prof Dr Frans Magnis Suseno, Dosen FISIP-UI Yunanto dan pengamat masalah pertahanan dan keamanan Wawan H Purwanto yang ketiganya membahas aktualisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009