Pemporv DKI tidak jadi pangkas anggaran bansos untuk subsidi TKD

Pemporv DKI tidak jadi pangkas anggaran bansos untuk subsidi TKD

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak jadi memangkas anggaran bantuan sosial (bansos) seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) demi subsidi tunjangan kinerja daerah (TKD).

Anies mengatakan, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP, dan bantuan-bantuan lainnya dipangkas 50 persen, senilai Rp2 triliun atau sama dengan 25 persen anggaran TKD untuk  aparatur sipil negara (ASN).

"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta," ujar Anies dalam pesan tertulisnya kepada ASN DKI Jakarta yang diterima ANTARA, Jumat.

Baca juga: 19 warga positif COVID-19 dirujuk ke RSKD Duren Sawit

Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Sunter Agung akumulasi sejak pandemi

Baca juga: Kamis ini, pertambahan kasus positif COVID-19 Jakarta masih seratusan


"Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," ujar Anies melanjutkan.

Anies mengatakan, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa mengurangi sejumlah anggaran belanja di berbagai sektor, untuk program-program terkait bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

Sementara untuk biaya penanganan bencana ditingkatkan untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID-19.

"Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun," ujar dia.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020