Tentunya ini akan bisa ikut menggerakkan perekonomian di daerah-daerahBanyuwangi (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah pusat agar dalam penyediaan alat pelindung diri (APD) dan berbagai produk penunjang protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020 melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.
"Di daerah sudah banyak UMKM yang terbukti bisa memproduksi APD, pelindung wajah, tempat air dengan manufaktur skala kecil di bengkel-bengkel daerah, hand sanitizer berbahan baku tanaman lokal dan sejenisnya," kata Azwar Anas di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Anas mengemukakan bahwa usulan itu juga ia sampaikan saat mengikuti rapat koordinasi pilkada serentak secara virtual bersama Menkopolhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, sejumlah komisioner KPU, dan Ketua DKPP Prof Muhammad.
Baca juga: Kemendagri minta kesbangpol berperan aktif siapkan Pilkada 2020
Melibatkan pelaku UMKM dalam pelaksanaan Pilkada 2020 serentak, lanjut dia, karena bisa menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi lokal yang terpukul setelah Indonesia dilanda pandemi COVID-19.
Menurut Anas, pemerintah pusat telah mengeluarkan panduan pilkada, termasuk protokol kesehatannya, baik untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) maupun pemilih yang harus dipastikan sama-sama terlindung dari potensi penularan COVID-19.
"Dalam panduan disebutkan, salah satunya petugas menggunakan APD, masker, pelindung wajah, sarung tangan. Demikian juga pemilih harus melalui pengecekan suhu, memakai masker dan disediakan sarung tangan plastik sekali pakai," ujarnya.
Karena itu, Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi itu, mengusulkan agar daerah diberikan keleluasaan untuk memenuhi perlengkapan APD tersebut, sehingga bisa melibatkan UMKM lokal.
"Seperti masker, baju hazmat dan pelindung wajah, sebagian besar daerah sudah mampu memproduksi. Tentunya ini akan bisa ikut menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Jumlah panitia pemilu di daerah sendiri mencapai ribuan, tentu ini akan sangat berarti bagi UMKM," ujarnya lagi.
Selain untuk menggerakkan perekonomian lokal, Azwar Anas mengatakan bahwa usulan untuk membeli APD di daerah juga untuk menghemat anggaran. Karena, semua daerah di Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi yang berat akibat menghadapi pandemi Corona.
"Kalau bisa dipenuhi sendiri oleh daerah, harapannya akan lebih efisien dan murah, selain bermanfaat besar bagi UMKM lokal," katanya pula.
Baca juga: Wali Kota Risma rakor bahas pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020
Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Azwar Anas mengusulkan agar daerah juga bisa menggunakan aset daerah untuk menunjang pelaksanaan pilkada.
"Kementerian Dalam Negeri juga membolehkan, misalnya panitia pilkada meminjam thermal gun milik pihak lain. Ini bisa irit," katanya lagi.
Selain itu, Azwar Anas juga menyampaikan usulan agar tahapan sosialisasi maupun kampanye kandidat menjadi ajang sosialisasi konsep normal baru kepada publik.
"Baik KPU dan seluruh peserta pilkada wajib berbicara SOP protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Bagaimana konsep normal baru wajib dijalankan. Jadi, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Sosialisasi pemilu, sosialisasi program kandidat dan sosialisasi era normal baru," katanya lagi.
Baca juga: DPR-pemerintah sepakat tambahan anggaran Pilkada bisa gunakan APBN
Pewarta: Masuki M. Astro/Novi Husdinariyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
