BP2MI siap bentuk satgas pemberantasan sindikasi pengiriman TKI ilegal

BP2MI siap bentuk satgas pemberantasan sindikasi pengiriman TKI ilegal

Tangkapan layar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta pada Sabtu (9/5/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan akan memimpin perang melawan sindikasi penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan siap membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukannya.

"Presiden RI telah menunjuk saya untuk memimpin peperangan tersebut hingga tuntas dan segera membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Pekerja Migran Ilegal, sekaligus Presiden RI juga akan berupaya untuk mendorong penguatan kelembagaan BP2MI ke depannya," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta,  Selasa.

Menurut dia, rencananya Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Pekerja Migran Ilegal itu akan melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga terkait pekerja migran Indonesia (PMI) dan unsur dari penegak hukum.

Benny menegaskan dalam pertemuan di Istana Bogor pada hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan kepada BP2MI untuk melawan sindikasi penempatan pekerja migran ilegal dan memberikan perlindungan kepada TKI sebagai warga negara VVIP.

Baca juga: 284 PMI ilegal dideportasi dari Malaysia melalui Tanjungpinang

Baca juga: Lanal Tanjung Balai Asahan amankan 27 TKI Ilegal


Hal itu dilakukan karena kelompok yang melakukan penempatan TKI secara ilegal adalah musuh negara yang merugikan tidak hanya dari sisi devisa tapi juga membuat para pekerja migran jauh dari radar perlindungan negara.

Benny juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan pesan kepada para pekerja migran yang masih berada di luar negeri untuk berhati-hati dan terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan juga BP2MI.

Tidak hanya membahas sindikasi penempatan TKI ilegal, Kepala BP2MI juga menyampaikan perkembangan kepulangan pekerja dari luar negeri akibat COVID-19.

Sampai dengan Senin (8/6) data BP2MI mencatat 38.132 orang kembali, menurut Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Selain itu, tercatat 29.682 orang kembali ke Tanah Air, berdasarkan data kepulangan online BP2MI.

BP2MI memproyeksikan dalam periode Mei-Juni 2020 ada sekitar 34.300 pekerja akan kembali ke Indonesia dan 50.114 orang akan kembali pada Juli-Agustus 2020.

Baca juga: Lanal Dumai amankan 23 TKI nekat pulang secara ilegal dari Malaysia
 
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020