Menakar jurus pemerintah atasi dampak COVID-19

Menakar jurus pemerintah atasi dampak COVID-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingati Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA/tangkapan layar akun instagram @smindrawati/pri. (ANTARA/tangkapan layar akun instagram @smindrawati)

Jakarta (ANTARA) - “Jangan pernah putus asa mencintai negeri ini” merupakan seruan yang sering diucapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa harus saling menyejajarkan bahu menghadapi segala masalah yang dihadapi negeri ini.

Rasa tidak putus asa dan optimisme itu saat ini sangat tercermin pada upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan hidup Indonesia yang sedang didera pandemi virus corona baru atau COVID-19.

Virus yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret 2020 ini mampu menekan seluruh aktivitas masyarakat dengan sangat cepat hanya dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan.

Baca juga: Membedah arah pemulihan ekonomi nasional

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 hanya sebesar 2,97 persen atau melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,07 persen.

Realisasi pertumbuhan ekonomi yang hanya mampu menyentuh 2,97 persen pada triwulan I,  jauh dari prediksi pemerintah sebelumnya yakni 4,5 persen sampai 4,6 persen patut diwaspadai.

Kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk tahun ini akan berada di kisaran 2,3 persen hingga terkontraksi 0,4 persen.

Bahkan baru-baru ini Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya memperkuat kinerja ekonomi agar pertumbuhan pada akhir tahun dapat mencapai di atas nol persen.

“Triwulan II akan turun akibat PSBB tapi dengan stimulus maka triwulan III dan IV bisa terkejar jadi kita berharap ekonomi bisa masuk zona positif,” katanya dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Rabu (3/6).

Baca juga: Pemerintah upayakan pertumbuhan ekonomi akhir 2020 di atas nol persen

Hal tersebut mencerminkan optimisme pemerintah Indonesia dalam menanggapi penurunan proyeksi Bank Dunia untuk perekonomian Indonesia dari sebelumnya 2,1 persen menjadi nol persen atau tidak tumbuh pada tahun ini.

Tak hanya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) yang pada April memprediksikan pertumbuhan di Asia terhenti nol persen untuk tahun ini juga akan merevisi turun proyeksi tersebut dalam revisi terbaru Prospek Ekonomi Dunia (WEO) akhir Juni 2020.

Pertumbuhan ekonomi yang tertekan terefleksi pada peningkatan jumlah pengangguran yaitu menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ada sekitar 2 juta hingga 3,7 juta orang yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yaitu 1,7 juta orang, sedangkan Kadin mencatat terdapat 6 juta orang menganggur akibat pandemi COVID-19.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran pada Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang atau bertambah 60 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Pemerintah perpanjang bansos untuk COVID-19 hingga Desember 2020

Bappenas memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun ini akan bertambah 4,22 juta orang dengan outlook tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2020 sebesar 7,8 persen-8,5 persen.

Prediksi tersebut lebih tinggi dibandingkan target TPT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yakni sebesar 4,8 persen sampai 5 persen atau realisasi 2019 sebesar 5,28 persen.

Peningkatan jumlah pengangguran sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang diprediksikan Bappenas bertambah 2 juta orang pada akhir 2020 dibandingkan 2019.

Padahal outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini sebesar 9,7 persen sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk 2021.

”Kita berharap tahun ini bisa menekan hingga 9 persen bahkan 8,5 persen tapi mungkin ada penambahan,” kata Suharso dalam dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (12/5).

Baca juga: Kemenkeu dan OJK tandatangani SKB untuk pemulihan ekonomi nasional

Proyeksi pertambahan penduduk miskin Indonesia turut dilakukan oleh Bank Dunia yaitu mencapai 2,1 persen sampai 3,6 persen atau 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini seiring dengan prediksinya bahwa ekonomi RI tidak tumbuh.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan melalui berbagai prediksi terhadap ekonomi dan kondisi Indonesia yang berbeda-beda maka pemerintah harus selalu siap untuk menahannya agar tidak menimbulkan dampak lebih dalam.

Realokasi anggaran hingga pelebaran defisit

Virus yang jumlah kasus positifnya terus meningkat di Indonesia dari hari ke hari ini memaksa pemerintah memutar otak untuk mencari jalan keluar melalui strategi dan terobosan terbaru agar tak semakin menekan perekonomian.

Berbagai langkah telah ditempuh pemerintah mulai dari realokasi dan refocusing anggaran baik oleh pemerintah pusat maupun daerah hingga pelebaran defisit agar krisis kesehatan sekaligus ekonomi dapat teratasi.

Baca juga: RI ajak negara kepulauan kerja sama atasi dampak ekonomi COVID-19

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mencatatkan 489 daerah telah menyesuaikan pendapatan dan belanja dalam APBD dengan nilai Rp67,8 triliun per 3 Juni 2020.

Bahkan Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu berencana memangkas kembali belanja modal Rp50 triliun setelah sebelumnya diturunkan 52 persen dari Rp209 triliun dalam APBN 2020 menjadi Rp158 triliun melalui Perpres No. 54/2020.

Tak hanya belanja modal, pemerintah juga telah memangkas belanja barang K/L melalui anggaran perjalanan dinas hingga Rp33,7 triliun dan belanja barangnya lainnya Rp18,2 triliun.

“Ini sudah masuk dalam PMK kami jadi kami sudah cadangkan tambahan pemotongan Rp50 triliun untuk berjaga-jaga,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (6/6).

Pelebaran defisit turut dilakukan sebanyak dua kali dalam kurun waktu cukup singkat yaitu dari 3 persen sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi 5,07 persen dan 6,34 persen pada Rancangan APBN-Perubahan 2020.

Baca juga: Enggartiasto serukan pengusaha dan pemerintah bersinergi jaga ekonomi

Pelebaran defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun pada Rancangan APBN-Perubahan 2020 dilakukan karena pemerintah membutuhkan belanja yang lebih besar untuk menangani COVID-19.

Seiring dengan keputusan memperlebar defisit, pendapatan negara diproyeksikan turun menjadi Rp1.699,1 triliun dari Rp1.760,9 triliun, padahal belanja harus terus ditingkatkan yaitu mencapai Rp2.738,4 triliun dari Rp2.613,8 trilun.

Rentetan stimulus

Semangat dan tekad pemerintah tak ada habisnya dalam berupaya menjaga keberlangsungan hidup seluruh masyarakat Indonesia bahkan sejak Januari 2020 ketika COVID-19 belum mewabah ke Indonesia.

Upaya itu tertuang dengan dikeluarkannya stimulus yang memiliki episode berjilid-jilid sejak awal tahun hingga Juni 2020 karena selalu diperbaharui sesuai perkembangan wabah di dalam negeri.

Stimulus terbaru yang dirilis oleh pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai Rp677,2 triliun dengan porsi terbesar adalah untuk dukungan kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Total biaya tersebut pertama adalah untuk bidang kesehatan Rp87,55 triliun yang termasuk belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan bidang kesehatan.

Baca juga: Pemerintah perluas Program Padat Karya Tunai, tekan pengangguran

Kedua, jaring pengaman sosial Rp203,9 triliun yakni menyangkut Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu PraKerja, diskon listrik, logistik untuk sembako, serta bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Ketiga, dukungan UMKM sebesar Rp123,46 triliun berupa subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, dukungan modal kerja bagi UMKM dengan pinjaman sampai Rp10 miliar, serta belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat.

Keempat, insentif dunia usaha sebesar Rp120,61 triliun agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.

Kelima, bidang pembiayaan dan korporasi Rp44,57 triliun yaitu PMN, penalangan kredit modal kerja darurat non-UMKM padat karya, dan belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja industri padat karya dengan pinjaman Rp10 miliar-Rp1 triliun.

Keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dengan biaya mencapai Rp97,11 triliun.

Pemerintah memberikan jatah lebih besar untuk jaring pengaman sosial karena porsi konsumsi domestik mencapai 55 persen terhadap PDB dengan kontribusi masyarakat di Jakarta dan Jawa sekitar 50 persen hingga 55 persen.

Baca juga: Aspermigas: Operasional Pertamina tekan pengangguran

Pemerintah pun memperpanjang durasi pemberian bansos hingga Desember 2020 dari sebelumnya hanya sampai September 2020 meskipun nilai nominalnya akan dikurangi.

Optimisme pemulihan melalui bansos disampaikan oleh Kepala Bappenas yang menuturkan pemberian basos tidak hanya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat namun juga kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah juga akan terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bansos dan BLT Dana Desa dengan koordinasi serta sinkronisasi data dari berbagai sektor dan lembaga pemerintahan.

“Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (10/6).

Bantalan ekonomi

Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan stimulus sebesar Rp677,2 triliun merupakan bantalan yang sengaja diletakkan pemerintah agar ekonomi tidak jatuh lebih dalam akibat wabah COVID-19.

Menurutnya, stimulus akan mampu menahan laju perlambatan ekonomi meskipun tidak kembali membaik hingga tumbuh 5 persen sebab perlemahan tidak bisa dihindari selama masih ada wabah.

“Kalau tanpa stimulus ya lebih buruk lagi jadi stimulus itu bukan untuk membuat perekonomian kembali membaik atau berbalik normal positif tumbuh 5 persen,” katanya di Jakarta, Senin (8/6).

Tak hanya itu, Piter menilai fundamental perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 masih tergolong baik secara keseluruhan meskipun pada kuartal I-2020 hanya mampu mencapai level 2,97 persen.

Baca juga: Pemerintah revisi postur APBN, tekan laju kemiskinan

Ia menuturkan perlemahan tersebut patut dimaklumi karena tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di hampir seluruh negara yang bahkan lebih besar penurunannya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad yang mengatakan bahwa stimulus merupakan upaya untuk menahan perekonomian agar tak terkontraksi terlalu dalam.

Tauhid mencontohkan, untuk dukungan konsumsi Rp203,9 triliun masih belum mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena nilainya masih tergolong kecil.

“Tidak cukup karena konsumsi menyumbang 58 persen GDP artinya secara setahunan katakan lah Rp8 ribu triliun sampai Rp9 ribu triliun. Kecuali stimulusnya Rp400 triliun akan lumayan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menyatakan saat ini mulai ada sinyal pemulihan terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan diterapkannya normal baru di beberapa daerah.

Reza menyatakan pelonggaran PSBB melalui penerapan new normal tersebut akan mampu membuat aktivitas perekonomian kembali bergerak sehingga akan berdampak pada ekonomi yang lebih baik.

“Pada Juni ini mulai ada pick up karena beberapa wilayah sudah ada pelonggaran PSBB dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi ini ada sign recovery,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (10/6).

Segala upaya dan jerih payah pemerintah sepertinya patut diapresiasi mengingat mereka tak henti-hentinya menelurkan strategi dan kebijakan semata-mata agar masyarakat Indonesia tetap mampu bertahan hidup di tengah krisis ini.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah turut memberikan apresiasi terhadap kesigapan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

“Wabah masuk pada awal Maret lalu akhir Maret ada PSBB dan pemerintah bergerak cepat menyusun stimulus maupun kebijakan. Saya kira itu patut diapresiasi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (10/6).
Pewarta : Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020