Muhammad: Mustahil DKPP cari-cari kesalahan penyelenggara pemilu

Muhammad: Mustahil DKPP cari-cari kesalahan penyelenggara pemilu

Ketua DKPP Muhammad. ANTARA/HO-Humas DKPP

Jakarta (ANTARA) - Ketua DKPP Muhammad mengatakan selama sewindu keberadaan lembaga tersebut mustahil melakukan tindakan mencari-cari kesalahan para penyelenggara dalam penegakan hukum terkait dengan pemilu.

"Saya kira sejak 8 tahun lalu, tidak mungkin DKPP mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP Muhammad di Jakarta, Jumat.

Bahkan, selama 8 tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mendapatkan dua gelar yang terdengar tidak mengenakkan.

"Pada era Pak Jimly, saya pernah dengar bahwa DKPP ini seperti malaikat pencabut nyawa, padahal Prof. Jimly dan anggota DKPP periode 20122017 lainnya sudah menjelaskan tentang misi lembaga ini didirikan," katanya menjelaskan.

Menurut dia, julukan ini diberikan lantaran DKPP sering memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu.

Tak berhenti di situ, baru-baru ini Muhammad juga mendengar julukan baru untuk DKPP, yaitu dengan sebutan monster. Julukan ini didengarnya langsung dalam sebuah forum.

Baca juga: COVID-19, DKPP diharapkan punya pertimbangan luas tegakkan pilkada

Baca juga: DKPP beri sanksi peringatan kepada 24 penyelenggara pemilu

Baca juga: Ombudsman menyayangkan sikap DKPP soal pemberhentian anggota KPU Evi

 

"Sama-sama tidak enak, yang satu malaikat pencabut nyawa, satu lagi monster," kata Muhammad.

Menurut Muhammad, pihaknya telah berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki kinerja berdasar amanat undang-undang.

Putusan yang dikeluarkan DKPP tidaklah diambil tanpa pertimbangan begitu saja. Bahkan, tak jarang pula DKPP menyertakan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam putusan tersebut.

"Insyaallah, di sini ada negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, beliau-beliau ini sudah tidak ribut lagi tentang dirinya. Akan tetapi, itulah risiko jabatan pasti selalu ada kritik," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad pun mengatakan bahwa setiap putusan yang melibatkan jajaran KPU atau bawaslu di daerah sebagai teradu, DKPP akan meminta masukan dari dua anggota DKPP ex officio dari Bawaslu dan KPU.

"Terkadang mereka menjadi pembela bagi jajarannya dengan sangat fair. Akan tetapi, tidak jarang juga beliau berdua jadi jaksa yang galak. Jadi, saya apresiasi objektivitas Gus Hasyim dan Pak Rahmat Bagja," ujarnya.

DKPP pada hari Jumat menggelar HUT ke-8 secara virtual. Acara diikuti antara lain oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu RI Abhan.

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020