Kemensos minta pemerintah daerah segera verifikasi data bansos

Kemensos minta pemerintah daerah segera verifikasi data bansos

Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati saat berkunjung ke Balaikota Bogor Jawa Barat, Selasa (30/6/2020). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Bogor (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) meminta pemerintah daerah segera memverifikasi data bantuan sosial (bansos) agar semua bisa tersalurkan ke masyarakat terdampak pandemi virus corona tanpa hambatan.

"Kurang lebih sudah 88 persen (yang sudah tersalurkan). Makanya kami sangat berharap daerah segera melakukan perbaikan data (penerima bansos)," kata Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati saat berkunjung ke Balai Kota Bogor Jawa Barat, Selasa (30/6).

Baca juga: Bansos sembako COVID-19 tahap kelima terealisasi 100 persen

Ia berharap pemerintah daerah segera memperbaiki data penerima bansos, karena bantuan berupa uang tunai senilai Rp600 ribu per keluarga per bulan itu sudah memasuki pembagian tahap kedua.

"Secepatnya, begitu dia mengajukan surat, kami akan melakukan proses, cukup dua hari," kata Nurul.

Menurutnya, meski pemerintah daerah diminta memverifikasi data penerima bansos, kuota penerima bansos masing-masing daerah tetap sama seperti yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

"Memang harus dibatasi, karena target kami 9 juta (penerima). Nah, apabila permintaan daerah, kami akan mengganti data yang tepat sasaran berapa, kemudian kami akan berikan tenggat waktu tidak lama. Kami memang harus segera memenuhi target 9 juta," tuturnya.

Baca juga: Kemensos masih tunggu data penerima bansos usulan lintas kementerian

Baca juga: Kemensos optimistis realisasi BST tahap ketiga rampung akhir Juni

Selain itu, akan ada perpanjangan bantuan uang tunai dari yang sudah dibagikan selama tiga bulan hingga Juni 2020, meski dengan nominal yang lebih rendah. Mulai bulan Juli hingga Desember 2020 bantuan dari Kemensos nilainya Rp300 ribu per keluarga per bulan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rustandi menyebutkan bahwa pihaknya segera memperbaiki data penerima bantuan sosial di Kabupaten Bogor.

"Kabupaten Bogor kuotanya sudah terpenuhi. Namun,kabupaten meminta tambahan kuota seiring dengan tingginya angka warga yang terkena dampak," ucapnya.

Ia menyebutkan Pemkab Bogor mengajukan bantuan ke Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk 60.695 keluarga, disetujui 37.987 keluarga. Kemudian mengusulkan ke Ditjen PFM untuk 186.825 keluarga, disetujui sekitar 50 ribu keluarga.

Baca juga: Kemensos sebut Jawa Timur prioritas penyaluran bantuan

Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020