RUU Energi Baru dan Terbarukan harus segera disahkan, ini alasannya

RUU Energi Baru dan Terbarukan harus segera disahkan, ini alasannya

Ilustrasi: Warga menunggangi kuda saat melintas di area Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2020). Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah mencapai 15 persen dari target sebesar 23 persen pada 2025. ANTARA FOTO/Arnas Padda/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi Satya Hangga Yudha Widya Putra meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mempercepat pengembangan energi masa depan tersebut di Tanah Air.

"Legislatif harus segera mengesahkan RUU EBT, sementara eksekutif juga mengeluarkan Perpres EBT, sehingga dapat mempercepat perkembangan EBT dan memastikan hukum investasinya di Indonesia," katanya dalam pertanyaannya di Jakarta, Senin.

Berbicara dalam diskusi virtual bertema "The Importance of Renewable Energy on Our Environment" yang diadakan Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I), Hangga mengatakan EBT adalah sumber energi masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sekaligus dapat menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Baca juga: DPR dorong penyusunan UU EBT

"Sumber EBT di Indonesia melimpah, oleh karenanya saya optimistis permintaan energi di Indonesia pada masa depan bisa dipenuhi dengan EBT," ungkapnya.

Sementara Puteri Indonesia Lingkungan 2018 Vania Fitryanti Herlambang yang memberikan pernyataan pembuka sekaligus penutup dalam diskusi tersebut juga mengatakan Indonesia harus segera beralih ke energi bersih yang berkelanjutan.

"Harga EBT lebih murah sekarang dibandingkan sebelumnya. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk berkontribusi terhadap perkembangan EBTKE," ujarnya.

Vania menambahkan pandemi COVID-19 memang telah memberikan dampak positif ke lingkungan khususnya terhadap pengurangan polusi dan emisi karbon. Namun, dampak COVID-19 tersebut tidak-lah permanen.

Baca juga: Kementerian ESDM sebut bauran EBT baru tercapai 15 persen

"Kita harus secara bersama-sama mengubah kegiatan-kegiatan kita yang lebih ramah lingkungan," ucapnya.

Hangga yang juga Co-founder IE2I menambahkan pada abad ke-21 secara global diprediksikan ada peningkatan penggunaan EBT dari 571 juta terajoules pada 2016 ke 650 juta terajoules pada 2050 atau naik 14 persen.

"Setelah 2035, lebih dari 50 persen pembangkit listrik global berasal dari EBT," ujarnya.

Menurut Hangga, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia ingin memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, dan menggunakan nuklir sebagai pilihan terakhir.

Target KEN itu penting mengingat ada banyak sekali dampak lingkungan dan risiko perubahan iklim dari energi fosil yang dihasilkan.

Baca juga: Indonesia di G20: Penurunan harga minyak jadi momentum pemanfaatan EBT

"Sektor energi merupakan sektor terbesar kedua yang berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca," kata Presiden Asosiasi Alumni Michigan State University (MSU) di Indonesia tersebut.

Hangga juga melanjutkan untuk mencapai Kesepakatan Paris dengan target emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional, harus ada penurunan sebesar 314-398 juta ton CO2 pada 2030.

"Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan adalah pengalihan anggaran subsidi bahan bakar ke kegiatan produktif seperti infrastruktur," katanya.

Sesuai target bauran energi nasional, porsi EBT diharapkan mencapai 23 persen pada 2025 dari saat ini yang sekitar 9 persen.

Baca juga: Ini jurus Kementerian ESDM percepat pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi
Pewarta : Kelik Dewanto
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020