"Pencapaian target tersebut dilakukan KPK melalui dua cara, yaitu penindakan dan pencegahan," katanya pada acara "Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2009" di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Selasa.
Haryono menilai, hal yang paling memengaruhi skor IPK terutama berada pada sektor pelayanan publik.
Ia mengatakan, upaya peningkatan pelayanan publik menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan analis dan pengusaha.
Menurut dia, baru sejak tahun 2005 Indonesia benar-benar melakukan administrasi dengan baik. Keterlambatan tersebut menimbulkan suatu kondisi untuk beberapa pihak melakukan penyimpangan-penyimpangan.
"Untuk itu, kita perlu mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Departemen Keuangan," katanya.
Yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan IPK, tambah Haryono, adalah integritas karena kini masih banyak orang yang bekerja pada sektor pelayanan publik menerima uang yang bukan haknya.
Menurut survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional (TI) Indonesia, pada tahun 2009 Indonesia meraih skor IPK 2,8 dari skala nol hingga sepuluh. Nilai tersebut naik sebesar 0,2 sejak tahun 2008.
Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 111 dari 180 negara di dunia sebagai negara yang masih rawan dengan tindak korupsi dengan nilai tertinggi IPK 2009 ditempati oleh Selandia Baru dengan nilai 9,4.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
