Data ini sudah cukup baik, dan akan terus naik,
Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di enam kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di daerah ini baru mencapai 22 persen.

"Jumlah pemilih yang sudah dicoklit sebanyak 311.192 dari data jumlah pemilih A-KWK sebanyak 1.391.849 pemilih yang akan dicoklit," kata Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko dalam Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2020, di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa.
Baca juga: Komisioner KPU RI ingatkan penerapan protokol kesehatan saat coklit


Menurut Priyo, untuk kabupaten/kota saat ini yang tertinggi coklit, yaitu Karimun 40 persen, Tanjungpinang 33 persen, Bintan dan Natuna 30 persen, Anambas 29 persen, Lingga 26 persen, dan Batam Baru 13 persen.

"Data ini sudah cukup baik, dan akan terus naik," kata Priyo.

Dia menjelaskan tahapan coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk enam kabupaten/kota hingga kini sudah berjalan selama enam hari.

Pihaknya tidak menuntut KPU kabupaten/kota terburu-buru dalam melakukan coklit data pemilih, mengingat yang terpenting pendataan harus dengan akurat.

"Kami menargetkan awal Agustus 2020 sudah selesai tahapan coklit tersebut. Data seutuhnya juga akan berubah, karena pasti ditemukan warga yang sudah meninggal atau beralih menjadi TNI/Polri, maka petugas kami akan mencoretnya," ujarnya pula.

Komisioner KPU kabupaten/kota se-Kepri menyampaikan data pemilih yang sudah dicoklit serta kendala- kendala yang dihadapi oleh PPDP di lapangan.

Secara umum, lanjut Priyo, petugas menghadapi masalah seperti alamat yang tidak lengkap hingga keberadaan warga yang sulit ditemui atau sudah pindah.

PPDP harus bekerja ekstra untuk mencari di mana keberadaan warga yang termasuk dalam data coklit, seperti bertanya kepada tetangga, keluarga dan RT RW setempat.

Kemudian, KPU Bintan juga menghadapi kendala tersendiri ketika menjangkau daerah-daerah pesisir, seperti di Tambelan, Pulau Penjantan, kesulitan dalam mengakses, sehingga meminta kepada PPK dan PPS berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses tersebut.

"Koordinasi akan terus kami lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah. Karena itu, tahapan pemutakhiran ini sangat penting dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab," ujar Priyo pula.
Baca juga: Ketua KPU RI minta PPDP lakukan coklit dengan cepat dan tepat

Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020