Kemenkeu tunggu opini Mappi soal aset Lapindo untuk bayar utang

Kemenkeu tunggu opini Mappi soal aset Lapindo untuk bayar utang

Ilustrasi: Kapal penyedot lumpur melakukan aktivitas di kolam penahan lumpur lapindo titik 42 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur Antara Jatim/Umarul Faruq/mas/18.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu opini dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) untuk menentukan kelayakan dilakukan penilaian terhadap aset berupa tanah milik Lapindo yang saat ini terkubur lumpur.

“Harusnya minggu depan, Mappi itu sudah bisa memberikan opini apakah hal semacam itu bisa dilakukan penilaian,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam diskusi daring penilaian barang milik negara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, apabila Mappi memberikan opini bahwa aset perusahaan masih memiliki nilai, maka pihaknya akan meminta agar dilakukan penilaian terhadap aset yang digunakan untuk membayar utang kepada pemerintah.

Baca juga: Kemenkeu: Lapindo baru bayar utang Rp5 miliar

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah dalam hal ini DJKN belum bisa menentukan aset perusahaan tersebut bisa digunakan untuk melunasi utang atau asset settlement.

“Saya kan harus tahu dulu bisa dinilai tidak? Kalau bisa dinilai, nilainya ada tidak?,” ucapnya.

Isa menjelaskan saat ini proses masih terus dilakukan, termasuk sudah membahas terkait aset Lapindo itu pada rapat yang diadakan Jumat pagi.

Baca juga: Kemenkeu: Belum ada pembayaran baru dari Lapindo

“Proses ini tidak bisa kami grasa grusu karena kemarin ada COVID, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan gambaran mengenai kemungkinan ini bisa dinilai 1-2 minggu depan,” katanya.

Sebelumnya Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar sekitar Rp5 miliar utang kepada pemerintah terkait dana talangan bagi warga terdampak semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Total pokok utang perusahaan ini mencapai Rp773,3 miliar, belum termasuk bunga sebesar 4 persen per tahun dan utang tersebut sejatinya jatuh tempo 10 Juli 2019.

Baca juga: Tanggul lumpur Lapindo mulai diperbaiki

Baca juga: Pemerintah perpanjang kontrak Lapindo pada Blok Brantas


 
Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020