"Maksimum tahun ini hanya 5 K/L saja yang disclaimer. Tahun 2010 juga mulai tidak ada. Tahun 2011 tidak ada yang disclaimer," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pada 2009 ini 45 laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sedangkan 33 LKKL ditargetkan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 5 LKKL mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP).
Untuk 2010, 55 LKKL yang mendapat opini WTP dan 28 LKKL mendapat opini WDP. Kemudian, untuk tahun 2011, ditargetkan ada 78 LKKL mendapat opini WTP dan sekitar 5 LKKL mendapat opini WDP.
Menurut dia, pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan merupakan salah satu bagian dari kontrak para menteri kepada presiden saat diangkat.
Ia menambahkan, saat ini, pengelolaan dan pelaporan keuangan negara memerlukan perubahan pola pikir dari cara lama. Hal ini membutuhkan proses.
"Kalau biasa mengelola anggaran dengan cara lama tidak masalah sekarang menjadi masalah. Dulu kalau cairkan anggaran harus pake amplop, sekarang tidak," katanya.
Ia menegaskan, kepada menteri-menteri yang baru agar mereka mampu meningkatkan kualitas LKKL.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
