Menlu Jerman: Lebanon perlu perubahan setelah ledakan Beirut

Menlu Jerman: Lebanon perlu perubahan setelah ledakan Beirut

Arsip: Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengenakan masker saat menghadiri pertemuan para menteri luar negeri UE di gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia,13 Juli 2020. ANTARA FOTO/Stephanie Lecocq / Pool via REUTERS/aww.

Beirut (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa Lebanon membutuhkan pemerintah yang dapat memerangi korupsi dan memberlakukan reformasi saat ia mengunjungi pelabuhan Beirut, tempat ledakan dahsyat yang telah memicu protes dan membuat pemerintah mundur.

Ledakan pekan lalu di sebuah gudang yang menyimpan bahan yang sangat mudah meledak selama bertahun-tahun menewaskan sedikitnya 171 orang, melukai sekitar 6.000 orang, dan merusak sebagian Beirut.

"Tidak mungkin semuanya berjalan seperti sebelumnya. Komunitas internasional siap untuk berinvestasi tetapi membutuhkan sekuritas untuk investasi ini. Penting untuk memiliki pemerintahan yang memerangi korupsi," kata Maas, Rabu.

"Banyak orang di Eropa memiliki ketertarikan untuk negara ini. Mereka ingin tahu bahwa ada reformasi ekonomi dan pemerintahan yang baik. Siapa pun yang mengambil alih tanggung jawab di Lebanon harus melakukan banyak hal," Maas menambahkan.

Baca juga: Donor janjikan bantuan darurat Rp4,3 triliun untuk Lebanon
Baca juga: Macron jadi tuan rumah konferensi donor untuk Lebanon pascaledakan


Maas memberikan cek senilai lebih dari 1 juta euro (sekitar Rp17,3 miliar) kepada Palang Merah Lebanon, bagian dari total 20 juta euro (setara Rp347,3 miliar) bantuan kemanusiaan dari Jerman.

Bantuan kemanusiaan internasional telah mengalir masuk tetapi negara-negara asing telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menulis cek kosong kepada negara yang dipandang oleh rakyatnya sendiri sebagai negara yang sangat korup.

Para donor sedang mengupayakan diberlakukannya reformasi yang telah lama dituntut dengan imbalan bantuan keuangan untuk menarik Lebanon dari kehancuran ekonomi.

Pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab telah menjerumuskan Lebanon ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam. Pembicaraannya dengan Dana Moneter Internasional untuk dana talangan telah ditunda karena perselisihan antara pemerintah, bank, dan politisi tentang skala kerugian finansial yang besar.

Duduk di tengah puing-puing, warga Lebanon mengungkapkan rasa frustrasi mereka kepada negara karena meninggalkan mereka dalam keputusasaan mereka untuk membangun kembali rumah dan bisnis yang hancur akibat ledakan itu.

"Siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kami akan kembali ke bisnis," kata Antoinne Matta (74) yang toko brankas dan kuncinya rusak parah akibat ledakan itu. Lima karyawannya terluka.

"Kami di Lebanon terbiasa dengan pemerintah yang tidak melakukan apa-apa."

Kerusuhan telah meletus dengan warga Lebanon menyerukan penghapusan kelas penguasa secara besar-besaran yang mereka anggap bertanggung jawab atas kesengsaraan negara. Krisis keuangan telah merusak mata uang, melumpuhkan bank, dan membuat harga-harga melonjak.

Para pejabat mengatakan ledakan itu bisa menyebabkan kerugian 15 miliar dolar AS (Rp221,1 triliun), tagihan yang tidak dapat dibayar Lebanon, mengingat kedalaman krisis keuangan yang telah membuat orang-orang membekukan rekening tabungan mereka sejak Oktober di tengah kelangkaan dolar.

Bank sentral telah menginstruksikan bank-bank lokal untuk memberikan pinjaman dolar tanpa bunga kepada individu dan bisnis untuk perbaikan penting, dan pada gilirannya akan memberikan pendanaan kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pascaledakan, pemerintah Lebanon bubar dan PM mengundurkan diri
Baca juga: Presiden dan PM Lebanon telah diperingatkan risiko ledakan sejak Juli
Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020