Defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliunJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah merencanakan defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2021 mencapai 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Dalam RAPBN Tahun 2021, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Presiden Jokowi targetkan pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen pada 2021
Defisit pada 2021 tersebut lebih rendah dibandingkan defisit anggaran pada 2020 yang diperkirakan mencapai 6,34 persen PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.
"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN, diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin," ungkap Presiden.
Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita; penanganan penyakit menular; serta akselerasi penurunan stunting.
"Selanjutnya, untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional; penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi," tambah Presiden.
Presiden Jokowi kemudian memaparkan soal anggaran pendidikan pada 2021 yang mencapai Rp549,5 triliun atau 20 persen dari APBN.
"Difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0," kata Presiden.
Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah; transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, dan standar penilaian global; serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.
Selain itu, dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, serta penguatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Ditambah lagi, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan lewat bantuan operasional sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Lembaga Pengelola dana Pendidikan (LPDP).
"Selanjutnya, percepatan peningkatan kualitas sarpras (sarana dan prasarana) pendidikan terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta penajaman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," ungkap Presiden.
Terdapat 329 anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR tersebut dengan rincian 98 orang anggota hadir fisik dan 231 orang secara virtual.
Baca juga: Presiden: anggaran kesehatan RAPBN 2021 sebesar Rp169,7 triliun
Baca juga: Presiden sebut kebijakan relaksasi defisit 3 persen masih diperlukan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
