Kemenko PMK: Kader BKKBN bisa bantu cegah stunting Indonesia

Kemenko PMK: Kader BKKBN bisa bantu cegah stunting Indonesia

Angka Gizi Buruk Turun Kader Posyandu menimbang seorang balita untuk memantau perkembangan tumbuh kembang anak terkait asupan gizi di Posyandu Bougenvile, Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (25/11). Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat, dari hasil Program Penanganan "stunting" atau gizi buruk yang melibatkan 13 Kementrian diperoleh hasil penurunan angka gizi buruk sebesar 27.5 persen pada tahun 2017. Antara Jatim/Ari Bowo Sucipto/mas/17.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan para kader atau penyuluh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bisa membantu dan menjadi ujung tombak pencegahan stunting di Tanah Air.

"BKKBN adalah salah satu badan yang mempunyai tenaga cukup banyak," kata Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto saat diskusi daring dengan tema "Penguatan Posyandu Sebagai Garda Terdepan Deteksi Awal Pencegahan Stunting" di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenko PMK sarankan pendekatan orang per orang atasi stunting

Baca juga: Pengasuhan anak kunci utama cegah kekerdilan


Berdasarkan data, BKKBN mempunyai Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebanyak 17 ribu dan dua juta tenaga kader.

Para kader tersebut, ujar Agus, juga memiliki kegiatan Kampung KB dan berhubungan langsung dengan Generasi keluarga berencana (Genre). Dua hal itu bisa sejalan dengan penerapan pencegahan stunting metode pendekatan orang per orang atau "man to man".

"Saya kira tenaga yang bisa pendekatan orang per orang dan mendapatkan pelatihan cukup bagus adalah tenaga PLKB," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu memanfaatkan sumber daya PLKB apabila ingin menekan stunting sebesar 14 persen pada 2024.

Secara umum, terdapat 10 provinsi yang saat ini menjadi daerah paling tinggi angka stunting di Tanah Air, yakni Aceh sebesar 34,18 persen, Kalimantan Barat 31,46 persen, Kalimantan Selatan 31,75 persen, dan Kalimantan Tengah 32,3 persen.

Baca juga: BKKBN ingatkan pentingnya ASI, jarak kehamilan dan stunting

Selanjutnya, Sulawesi Barat 40,38 persen, Gorontalo 34,89 persen, Sulawesi Tengah 31,26 persen, Sulawesi Tenggara 31,44 persen, Nusa Tenggara Barat 37,85 persen, dan Nusa Tenggara Timur 43,82 persen.

"Angka di provinsi itu cukup besar, maka harus kita kuantifikasi berapa mereka hanya boleh ada stunting barunya," ujarnya.

Pendataan ke lapangan secara langsung dinilainya akan jauh lebih akurat jika dibandingkan bila posyandu hanya menunggu kedatangan masyarakat saja.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020