Polisi antisipasi pilkada jadi klaster penularan COVID-19

Polisi antisipasi pilkada jadi klaster penularan COVID-19

Kapolres Mukomuko AKBP Andi Arisandi. ANTARA/dokumentasi pribadi

Mukomuko (ANTARA) - Kepolisian Resor Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Kamis, menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan bawaslu setempat untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada sehingga pesta demokrasi ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

"Kami berharap Pilkada 2020 tidak memicu klaster baru penyebaran COVID-19, itu yang kami pastikan. Kami harapkan kerja sama dengan KPU dan bawaslu setempat untuk memastikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak," kata Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Andi Arisandi di Mukomuko.

Kapolres mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko terkait dengan persiapan personel Polri dalam pengamanan pilkada serentak di daerah ini.

Baca juga: Tes cepat penyelenggara pilkada Jember cegah klaster baru COVID-19

Kepolisian setempat melakukan latihan praoperasi dalam rangka kesiapan personel Polri dalam pengamanan pilkada.

Pelatihan selama 3 hari ini, kata dia, untuk memastikan anggota betul-betul paham ketika melakukan pengamanan pilkada. Apalagi, pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.

Meskipun pengamanan pemilu bukan hal baru, menurut dia, pelaksanaan pilkada tahun ini di tengah pandemi COVID-19.

Personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan pilkada, kata Kapolres, juga dilengkapi alat perlindungan diri.

Pada saat Operasi Mantap Praja Nala Selagan sudah diberlakukan, lanjut dia, anggota kepolisian sudah menerapkan protokol kesehatan pada pengamanan pilkada serentak.

Baca juga: Mukomuko belum boleh gunakan anggaran pilkada untuk COVID-19

Selain itu, kata Kapolres, bawaslu setempat juga sudah melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada saat penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.

Ia menyebutkan wilayah yang rawan kebanyakan rawan karena geografis atau jarak jangkau jauh sehingga membutuhkan personel lebih banyak untuk melakukan pengamanan.

"Selanjutnya, bagaimana mendistribusikan logistik, lalu bagaimana pemilu dihitung menimbulkan kerawanan, yang lain kerawanan keberpihakan," ujarnya.
Pewarta : Ferri Aryanto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020