Pemprov DKI fasilitasi UMKM berjualan di trotoar tak langgar aturan

Pemprov DKI fasilitasi UMKM berjualan di trotoar tak langgar aturan

Pekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengumumkan sebanyak 30.137 pekerja terkena PHK dan 132.279 pekerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Dhemas Reviyanto)

Jakarta (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta berencana akan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berjualan di trotoar jalan utama dengan menggunakan kios tanpa melanggar aturan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, di Jakarta, Senin, mengatakan menjadikan trotoar sebagai tempat berjualan itu bisa dilakukan dan tertuang dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2014.

"Trotoar kan hak pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki sudah merasa tidak terganggu, di Permen PUPR 3/2014 menyebutkan bahwasanya boleh digunakan untuk PKL, tapi dengan ketentuan a, b, c, d, e, f, g. Selama itu dipenuhi tidak masalah," ujar Hari.

Hari menyebutkan rencana tersebut saat ini masih dalam tahap kajian. Nantinya, para pemilik aset trotoar akan memberikan rekomendasi dimana titik UMKM bisa berjualan.

"Kan asetnya ada banyak. Ada aset Bina Marga, MRT, Dinas SDA, Dinas Pertamanan, masing-masing pihak yang punya aset itu menyampaikan. Semua memberikan rekomendasi, nanti baru ditetapkan, baru dibuat. Selama rekomendasinya ok untuk dibuat jualan ya, kalau tidak, ya tidak bisa," ucapnya.

Terkait dengan kios untuk kepentingan berjualan tersebut, Hari mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci bentuk kiosnya seperti apa.

"Makanya nanti dilihat nanti modelnya seperti apa, bentuknya ini secara estetika itu nanti ada. Makanya nanti saat rekomendasi, itu akan keluar, anda buat itu harus a, b, c, d, e. Itu ada ketentuannya," katanya.

Ketika ditanyakan mengenai jenis dagangan yang diperbolehkan dan tidak, Hari belum dapat menjelaskan lebih rinci jenis dagangan yang boleh berjualan di trotoar.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan dinyatakan bahwa Trotoar yang memiliki lebar lebih dari lima meter boleh dijadikan tempat berjualan.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, sedikitnya ada delapan PKL yang akan ditempatkan di Jalan Sudirman-Thamrin. Namun, tentunya harus di titik trotoar yang lebih dari lima setengah meter dan tidak boleh menetap permanen.

"Model boks kotak ramah lingkungan. Itu tunggu peraturan Gubernur (Pergub) dan penetapan wali kota," ucapnya.

Baca juga: Pemprov DKI sebut lapak PKL di trotoar untuk penuhi kebutuhan warga
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020