Dua program penyerapan sangat baik yakni sektor perlindungan sosial dan UMKMJakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyampaikan realisasi bantuan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per Agustus 2020 mencapai Rp190,5 triliun dari total anggaran Rp488,06 triliun.
"Total anggaran PEN sebesar Rp695 triliun, tugas kami sekitar Rp480-an triliun. Ada empat program utama yang menjadi tanggung jawab kami yakni perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan Pemda, pembiayaan korporasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kami pastikan tersalur kepada masyarakat," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah? di Jakarta, Jumat.
Ia memaparkan realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp114,11 triliun dari pagu anggaran sebanyak Rp204,95 triliun atau mencapai 55,68 persen.
Untuk program sektor K/L atau Pemda sebesar Rp17,86 triliun dari pagu anggaran Rp106,05 triliun atau16,84 persen. Kemudian, realisasi UMKM sebesar Rp58,53 triliun dari pagu anggaran Rp123,46 triliun atau 47,41 persen.
Sementara program pembiayaan korporasi realisasinya relatif masih rendah yakni sebesar Rp3 triliun dari pagu anggaran Rp53,60 triliun.
"Dua program penyerapan sangat baik yakni sektor perlindungan sosial dan UMKM mengingat kedua sektor tersebut yang paling terdampak COVID-19," kata Budi.
Ia mengatakan program-program itu akan didorong pelaksanaan lebih optimal agar pertumbuhan perekonomian dalam negeri merangkak naik sehingga terhindar dari ancaman resesi.
"Program ini dilakukan untuk mendorong perekonomian pada kuartal selanjutnya," ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menambahkan, dalam rangka mendorong daya serap produk UMKM, pihaknya juga menggandeng BUMN dan K/L (Kementerian/Lembaga).
"Pemerintah sudah membantu dari segi pembiayaan, yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan penyerapan produk UMKM itu. Yang punya daya beli ini kan tinggal pemerintah dan BUMN,," katanya.
Ia menyampaikan pihaknya mendorong UMKM untuk segera mendaftarkan produknya ke laman khusus ke dalam katalog elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Pak Presiden sudah mendorong dan sudah jadi kebijakan agar belanja pemerintah dan lembaga itu membeli produk UMKM," katanya.
Baca juga: Realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial capai 65,52 persen
Baca juga: Indef kritisi anggaran untuk sektoral K/L lebih besar dari kesehatan
Baca juga: Kadin imbau pemerintah tidak kaku guna percepat serapan anggaran
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
