DPR ingin KKP segera realisasikan Lumbung Ikan Nasional

DPR ingin KKP segera realisasikan Lumbung Ikan Nasional

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melihat ikan cakalang hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon di kawasan Tantui, Kecamatan Sirimau, Senin (31/8/2020). (ANTARA FOTO/Jimmy Ayal)

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI ingin Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP dapat segera merealisasikan program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara mengingat program itu telah dicanangkan sejak bertahun-tahun lalu.

"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekjen KKP mengenai usulan pagu tambahan alokasi anggaran KKP tahun 2021 sebesar Rp3,28 triliun, yang peruntukannya antara lain merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat membacakan salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari berbagai anggota dewan lainnya, program Lumbung Ikan Nasional sudah terlalu lama tidak direalisasikan.

"Lumbung ikan nasional sudah ditetapkan selama 10 tahun, tetapi belum terealisasi jadi mendesak untuk dilakukan," kata Ichsan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tekadnya untuk benar-benar menerapkan lumbung ikan nasional di Maluku agar program tersebut tidak hanya sekadar simbol tetapi sebagai perwujudan visi ketahanan pangan Nusantara.

"Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan," kata Menteri Edhy saat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon dalam kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Maluku, 30 Agustus.

Ia mengingatkan, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap, terlebih daerah ini terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa potensi dari perikanan tangkap di daerah itu diperkirakan mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Kendati demikian, dia berharap agar sektor budidaya juga bisa tumbuh di Maluku sekaligus mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor kelautan dan perikanan.

"Ambon potensinya di perikanan tangkap. Di budidaya Maluku tidak kalah dengan daerah lainya. Di Pulau Seram ada tambak yang berhenti, saya berharap bisa dihidupkan kembali," katanya.

Dalam kunjungannya ke BPBL Ambon, Menteri Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp1,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari paket budidaya untuk Kota Ambon, paket budidaya untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, paket budidaya untuk Kabupaten Buru, paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tengah, dan paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Paket tersebut di antaranya benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System /RAS) ikan hias.

Baca juga: Dirjen : Perikanan budidaya ujung tombak Lumbung Ikan Nasional
Baca juga: KKP siapkan SDM andal wujudkan lumbung ikan nasional
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020