Bawaslu: Protokol kesehatan jangan abaikan hak penyandang disabilitas

Bawaslu: Protokol kesehatan jangan abaikan hak penyandang disabilitas

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin (Boyke Ledy Watra)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Pilkada (Pilkada ) Serentak 2020 tidak mengabaikan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.

"Jangan sampai kita kemudian lebih sibuk untuk memastikan protokol kesehatan tetapi terkait penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih kita agak abai," ujar anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam diskusi daring yang diinisiasi KoDe Inisiatif di Jakarta, Selasa.

Afif mengatakan, dalam simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 yang digelar beberapa waktu lalu, ditemukan adanya sejumlah hal yang dinilai berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dalam mencoblos.

Baca juga: KPU diharapkan petakan daftar pemilih disabilitas pada Pilkada 2020

Salah satunya terkait tata letak kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan terlalu dekat dengan dinding. Hal itu dilakukan untuk membuat kondisi TPS sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun, menurut Afif, hal tersebut justru dapat menyulitkan para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, Afif juga menyinggung mengenai penggunaan sarung tangan oleh pemilih. Menurut dia, penggunaan sarung tangan dapat menyulitkan penyandang tunanetra dalam meraba huruf braille di surat suara.

Untuk diketahui, sarung tangan merupakan salah satu alat pelindung diri yang harus digunakan pemilih saat mencoblos di TPS sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Baca juga: Potensi pemilih disabilitas Pilkada 2020 sebanyak 137.247 orang

"Penggunaan sarung tangan meskipun plastik ini berpengaruh terhadap perabaan braille template bagi teman-teman tunanetra. Ini kan harus dicarikan solusinya," kata Afif.

Lebih lanjut, Afif berharap teknis terkait pemenuhan hak kelompok disabilitas dalam Pilkada 2020 dapat terpenuhi dengan baik, sebagaimana yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu pada tahun sebelumnya.

"Pemenuhan teknis di TPS pada tahun 2014 kepada kelompok disabilitas itu sudah luar biasa. Pemenuhan teknis mereka bagaimana kemudahan akses mereka, bagaimana prinsip satu TPS satu braille template, pemilu akses harus seperti apa, itu saya mempunyai pengalaman membersamai kelompok disabilitas di 2014 itu agak lumayan," kata dia.

Baca juga: KPU Bantul dorong pemilih disabilitas aktif setiap tahapan Pilkada

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara pilkada pada tanggal 23 September. Namun, akibat pandemi COVID-19, hari-H pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020.
Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020