Kami dorong supaya sesama bank pemerintah (Himbara) ini memberikan dukungan karena sebagian besar modal kerja itu dari perbankanJakarta (ANTARA) - PT Industri Kereta Api (INKA) menyatakan kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada terhambatnya pengiriman pasokan bahan baku komponen yang dibutuhkan untuk produksi serta pengiriman produk kepada pelanggan.
"Dampak COVID-19 ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pekerja tapi juga bagaimana dia menghambat pasokan sumber bahan baku maupun setelah hasil, setelah jadi, delivery (pengiriman) juga tidak bisa dilakukan tepat waktu," kata Komisaris Utama PT INKA Gede Pasek Suardika dalam webinar, Rabu.
Suardika menuturkan hal itu pun mempengaruhi arus kas (cashflow) perusahaan. Pasalnya, produk yang sudah selesai tidak akan tercatat sebelum tiba di tangan konsumen. Akhirnya rapor perusahaan menjadi merah.
Baca juga: KCI ungkap alasan belum beli kereta dari INKA
"Di workshop kami, dari 31 trainset LRT Jabodebek, 15 di antaranya sudah siap, yang dikirim baru satu trainset sehingga menumpuk di sana. Itu enggak bisa diakui sebagai pendapatan karena belum ada delivery. Dites saja belum sehingga rapornya merah padahal hasilnya sudah ada," ungkapnya.
Tidak hanya pengiriman produk yang telah selesai, proyek yang tengah dikerjakan pun mengalami keterlambatan pengiriman komponen impor. Alhasil, proyek-proyek yang dikerjakan pun perlu dinegosiasi kembali mulai dari sisi pemasok, pembeli, hingga sumber pendanaannya.
Suardika berharap adanya dukungan pemerintah untuk bisa membantu BUMN perkeretaapian itu untuk bisa bertahan di era pandemi. Dukungan itu berupa penurunan suku bunga, penangguhan waktu jatuh tempo pembayaran pokok, dan bunga pinjaman perbankan.
Baca juga: INKA uji coba lokomotif dan kereta penumpang pesanan Filipina
"Kami dorong supaya sesama bank pemerintah (Himbara) ini memberikan dukungan karena sebagian besar modal kerja itu dari perbankan," imbuhnya.
Dukungan lain yakni pembebasan pembayaran PPN lokal dan impor, pembebasan bea masuk material impor untuk meng-cover kenaikan kurs, serta pemberian insentif pembebasan PPh sebesar 100 persen.
Pemerintah juga diminta untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan bahwa kondisi COVID-19 merupakan kondisi force majeur sehingga membebaskan denda keterlambatan akibat dampak pandemi.
"Dan kalau memungkinkan, semua pengadaan sarana berbasis rel di dalam negeri dilakukan dengan penunjukan langsung kepada PT INKA sehingga tidak ada lagi tender. Kalau tender head to head dengan negara yang sangat kuat tentu akan agak repot," pungkas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan itu.
Baca juga: INKA pastikan pengiriman kereta tetap berjalan
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
