Para intelektual tersebut di antaranya Ichsanuddin Noorsy, Revrisond Baswir, Hendri Saparini dan Muhammad Yunus. Selain itu juga didukung antara lain Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, kriminolog UI Dr Muhammad Mustofa, dan Aali ekonomi politik UGM Mohctar Mas`ud.
Menurut Revrisond, pemebentukan AEPI untuk mengkoordinasikan para intelektual untuk kritis dan mengkoreksi kebijakan ekonomi saat ini yang telah melanggar konstitusi UUD 1945.
"Struktur ekonomi kolonialisme di Indonesia yang hingga saat ini terjadi, sudah saatnya harus dibebaskan," kata ekonom kerakyatan UGM Revrisond Baswir dalam acara deklarasi di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan perekonomian Indonesia sejak hari pertama merdeka para ekonom yang mempercayai kapitalisme yang menjadi dasar ekonomi kolonial sebagai praktik perekonomian terus merongrong.
"Kini para ekonom itu semakin memperdalam struktur ekonomi kolonial, dan terus memasukkan Indonesia di bawah struktur ekonomi kapitalis internasional dan menjadi pemasok dan pasar bagi mereka," katanya.
Pengamat ekonomi kerakyatan UGM Ichsanuddin Noorsy dalam acara yang sama mengatakan, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia bukanlah milik para kapital, tetapi milik masyarakat Indonesia. Untuk itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Menurut dia, pasar bebas yang didengungkan saat ini hanyalah dinikamti oleh mereka yang kaya dan hanya memasok untuk pasar internaisonal, sementara rakyat dibiarkan sengsara seperti halnya ekonomi kolonial.
Ia mengatakan, pasar bebas hanya membuat rakyat sengsara, salah satu contohnya pembukaan pasar ekspor. "Bayangkan bila para pemilik perkebunan memilih ekspor CPO misalnya, maka harga minyak goreng tentunya akan melesat, karena bahan baku lari semua ke pasar internasional, sementara di dalam negeri tak berdaya," katanya.
Ia mengkritik pernyataan pejabat ekonomi yang menyatakan perdagangan bebas dalam waktu dekat merugikan namun dalam jangka panjang menguntungkan.
"Sebuah hal yang aneh, kalau dalam jangka pendek aja rugi, maka bagaimana mungkin jangka panjang untung?" katanya.
Sementara itu, dalam deklarasi tersebut dibacakan tujuan dari AEPI tersebut. Pertama melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri, demokratis dan berkeadilan sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 pasal 33 berserta penjelasannya.
Kedua, mengkaji dan mengoreksi berbagai kebijakan ekonomi politik Indonesia agara sejalan dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi.
Ketiga, merumuskan dan menyebarluaskan gagasan mengenai urgensi peningkatan kemandirian demokratisasi perekonomian Indonesia bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Keempat, meningkatkan derajat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri. (M041/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
