MPR: Lawan praktik politik uang dengan pendidikan yang baik

MPR: Lawan praktik politik uang dengan pendidikan yang baik

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (baju batik), hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR dengan PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, di Aula STIE Cipasung, Kompleks Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020). (ANTARA/Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Untuk melawan praktik politik uang khususnya menjelang Pilkada Serentak 2020, bisa dilakukan dengan memfungsikan pendidikan yang baik untuk rakyat, kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

"Tanamkan dalam pendidikan tersebut tujuan berdemokrasi adalah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Memilih pemimpin daerah dengan melihat program-programnya adalah contoh cara berdemokrasi yang benar," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dikatakan Jazilul dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dengan PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, di Aula STIE Cipasung, Kompleks Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis.

Hadir dalam acara yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut anggota MPR Fraksi PKB K.H. Acep Adang Ruhiat, tokoh masyarakat Tasikmalaya Iwan Saputra, Ketua PC GP Ansor Asep Muslim, anggota GP Ansor, anggota IPNU, dan mahasiswa.

Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil itu, mengingatkan bahwa Indonesia sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi yaitu Pilkada Serentak 2020.

Dalam kontestasi besar tersebut, menurut dia, pasti banyak hal yang harus diwaspadai, salah satunya praktik politik uang.

"Hal itu terjadi karena keinginan untuk unggul secara instan tanpa memedulikan etika," ujarnya.

Baca juga: Gus Jazil ajak santri menjaga dan kuatkan 4 Pilar MPR

Gus Jazil menilai untuk memfungsikan pendidikan politik bukan hal yang mudah sehingga perlu kesadaran dari seluruh elemen bangsa, terutama yang bergerak dalam dunia pendidikan dan politik.

Menurut dia, salah satu yang diharapkan adalah lingkungan pesantren sebab pesantren memiliki beberapa fungsi yaitu pendidikan dan pengajaran, fungsi dakwah serta fungsi pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dia menilai fungsi pendidikan dan dakwah dalam pondok pesantren memang tidak perlu diragukan lagi namun yang perlu lebih disempurnakan lagi adalah soal politik.

Oleh karena itu, kata dia, warga pesantren jangan antipolitik bahkan harus terjun ke politik.

"Dengan kualitas keilmuan dan dorongan serta dukungan para ulama, saya rasa santri pesantren akan mampu muncul di dunia politik dan menjalankan demokrasi secara benar," katanya.

Gus Jazil mengajak rakyat Indonesia bersama-sama berpartisipasi serta menjaga pilkada tahun ini berjalan baik dan sesuai harapan rakyat.

"Tetapkan dalam hati bahwa pilkada langsung adalah implementasi dari sila keempat Pancasila yang arahnya untuk kemaslahatan bersama," kata dia.

Baca juga: MPR: Pilkada jangan sebarkan kebencian
Baca juga: MPR sosialisasikan Empat Pilar melalui metode Wayang Golek

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020