Menteri Kelautan dan Perikanan belum hadir dalam rapat dengan DPR RI

Menteri Kelautan dan Perikanan belum hadir dalam rapat dengan DPR RI

Sekjen KKP Antam Novambar. ANTARA/HO-KKP/am.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, ternyata masih belum bisa hadir dan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.

"Pak Menteri telah memberi kuasa kepada Sekretariat Jenderal untuk mewakili dalam rapat 22 September 2020 ini," kata Sekjen KKP Antam Novambar dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa.

Tidak hanya Menteri Edhy, tetapi sejumlah pejabat lain yang juga tidak hadir karena sakit dan diwakili adalah Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, serta Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti.

Seperti dalam rapat-rapat sebelumnya, Sekjen KKP juga mendoakan agar yang sakit dapat segera disembuhkan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR  Sudin menyatakan bahwa rapat kerja kali ini adalah dalam rangka membahas penyesuaian rencana kerja anggaran (RKA) KKP tahun anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran. Sebagaimana diketahui, KKP dalam pagu anggaran tahun 2021 adalah sebanyak Rp6,65 triliun.

Dalam pembukaannya, Sudin juga menyatakan, Komisi IV DPR mendorong adanya aksi nyata kepada program untuk menyangga pemulihan ekonomi kepada pemangku sektor kelautan dan perikanan nasional seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah hasil perikanan, sehingga mereka mampu keluar dari himpitan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19 saat ini.

Sebelumnya, KKP menyatakan telah mendorong program kegiatan pemberdayaan nelayan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan nelayan.

"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha penangkapan ikan," kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca juga: Menteri Edhy diduga positif COVID, DPR-KKP dijadwalkan rapat hari ini

Selain itu, ujar dia, program pemberdayaan nelayan juga untuk membuka wawasan nelayan tentang alternatif penjualan hasil tangkapan atau produk perikanan bernilai tambah.

"Seperti yang kita ketahui sekarang akibat pandemi global COVID-19, nelayan kecil menjadi komunitas yang paling terdampak," katanya.

Ia mengemukakan bahwa dampak yang paling dirasakan adalah harga ikan yang turun drastis, meskipun hasil tangkapan stabil.

Salah satu contoh program pemberdayaan nelayan telah dilakukan antara lain di Cirebon, 14-15 September 2020. Dalam acara ini para nelayan dan para wanita nelayan diberikan sosialisasi, bimtek dan gerai fasilitasi, yang diantaranya memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan melalui apartemen ikan, atraktor cumi, rumpon portabel, pembuatan pancing senggol dan modifikasi alat tangkap jaring gillnet menjadi jaring rampus.

Selain itu, ada pula bimbingan teknis perbengkelan khususnya mesin penggerak kapal dan mesin pendukung alat penangkapan, dukungan akses permodalan dan pendanaan dalam meningkatkan kapasitas usaha nelayan.

Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan diwakili Sekjen dalam Raker dengan DPR

KKP juga telah menggencarkan sosialisasi serta mendirikan gerai di sejumlah lokasi guna memfasilitasi kalangan nelayan agar dapat memperoleh asuransi nelayan mandiri.
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020