Gus AMI : Butuh sinergitas bendung gelombang PHK di masa pandemi

Gus AMI : Butuh sinergitas bendung gelombang PHK di masa pandemi

Tangkapan layar saat Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus AMI) (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus AMI mengingatkan perlunya sinergi seluruh komponen bangsa untuk membendung gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi COVID-19.

"Tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK ini agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah," kata Gus AMI, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pemerintah harus terus diingatkan bahwa berbagai stimulus harus segera dan cepat disalurkan, berbagai hambatan birokrasi harus dipangkas, dan mekanisme pencairan dipermudah.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa berbagai skema-skema perlindungan sosial sesungguhnya telah diberikan negara, dan telah menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah, mulai stimulus untuk dunia usaha, UMKM, pekerja bergaji rendah, bantuan untuk orang miskin, hingga BLT Dana Desa.

Yang diperlukan sekarang, kata dia, adalah sinergitas semua komponen agar bergerak bersama menahan laju dan gelombang PHK agar tidak semakin membesar.

"Perlu sinergitas pemerintah pusat dan daerah agar data yang diberikan bisa akurat sehingga bantuan tepat sasaran," tegas Gus AMI yang juga merupakan Ketua Pengawas Penanganan COVID-19.

Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, kata dia, hampir bisa dipastikan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ia mengatakan kondisi tersebut berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya, terutama kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi soial dengan tatap muka.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pemerintah dan DPR juga paham betul bahwa akibat pandemi ini gelombang PHK tak bisa dihindari.

Bahkan, survei SMRC terbaru menyebut ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat COVID- 19, sementara Kadin juga mencatat bahwa di sektor formal ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK.

"Sungguh pilihan yang sulit. Satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetep bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi," tegas Pimpinan DPR RI yang menbidangi kesejahteraan rakyat (kesra) itu.

Gus AMI menuturkan selama ini masalah yang dihadapi bangsa adalah soal kesemrawutan data yang menjadi permasalahan klasik.

"Ke depan, saya kira perlu dirumuskan adanya satu data tunggal yang menjadi acuan pemerintah. Selama ini masing-masing lembaga atau kementerian punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat," tutur Muhaimin.

Di tengah ancaman gelombang PHK, lanjut dia, yang mendesak dilakukan adalah mengoordinasikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial secara lebih sistematis dan tersinergikan dengan tepat guna mempromosikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

"Gelombang PHK akan mampu diminimalisir ketika pemerintah mampu memetakan betul berbagai persoalan baik di hilir maupun hulu. Segala insentif kebijakan yang dibuat pun harus disusun secara baik dan menyentuh semua kelompok kepentingan. Semua kelembagaan ekonomi yang sudah ada harus mempunyai peta jalan yang jelas, detail, terukur, serta ditegakkan secara penuh," pungkasnya.

Baca juga: Apindo: ancaman PHK di Sumut lebih besar

Baca juga: Sekitar 2.000 karyawan hotel di Palembang terancam PHK


 
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020