pemerintah memang dikritik terkait kebijakan Kartu Tani karena kurang fleksibelKudus (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendorong pemerintah melakukan simulasi pemanfaatan Kartu Tani sebelum memberlakukan di semua daerah, mengingat masih ada daerah yang belum siap menggunakannya.
"Dalam pembahasan di DPR, pemerintah memang dikritik terkait kebijakan menggunakan Kartu Tani karena manfaatnya kurang fleksibel dan petani juga ada yang mengeluh karena ketika di desa satu kehabisan tidak bisa pindah ke desa lain," ujar Fathan ditemui usai melakukan pertemuan dengan petani di Rumah Makan Bukti Coffe Menawan, Kecamatan Gebog, Kudus, dalam rangka kunker saat reses DPR RI di Kudus, Senin.
Selain harus melakukan simulasi kembali, kata dia, pemerintah juga perlu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengan keluhan (RDK) dengan kelompok tani sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Baca juga: Pupuk Indonesia siapkan pasokan pupuk jelang musim tanam
Terlebih lagi, kata dia, saat ini sudah mulai memasuki musim tanam pertama (MT I) tanaman pagi.
Kalaupun dijalankan, kata dia, tentunya diprioritaskan untuk daerah yang sudah siap, mengingat masih ada di tingkat kabupaten maupun provinsi yang belum siap sehingga perlu disiapkan skema yang lebih bagus.
Pemerintah juga perlu mempersiapkan basis data kebutuhan pupuk sesuai luasan lahan dengan benar karena selama ini belum memiliki data yang valid.
Baca juga: Pupuk Indonesia salurkan pupuk subsidi selama masa transisi kartu tani
"Seberapa besar kebutuhan pupuk secara nasional dan kebutuhan petani sehingga teratasi semua," ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah membangun data terpadu yang mencakup penerima data bantuan sosial hingga penerima subsidi karena selama ini permasalahan yang terjadi karena tidak adanya data terpadu dan terintegrasi secara nasional sehingga bantuan yang disalurkan sering tumpang tindih.
Tak jarang, kata dia, satu orang menerima banyak subsidi, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan jenis lainnya.
"DPR melihat, pemerintah belum punya desain yang satu sehingga subsidi efektif menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
Baca juga: Pupuk Kaltim pastikan stok pupuk Jateng dan Jatim aman
Sementara keluhan petani di Kudus, di antaranya terkait subsidi agar alokasi anggarannya diperbesar, serta pemerintah juga diminta ikut mencarikan solusi soal pemasaran komoditas pertanian ketika memasuki masa panen yang biasanya harga jualnya jatuh.
Selain itu, kata dia, petani juga berharap ada penyangga harga yang stabil untuk komoditas hasil pertanian mereka, karena selama ini yang ada baru beras, gula dan minyak goreng.
Terkait pupuk bersubsidi, kata dia, DPR memang meminta pabrik pupuk melakukan efisiensi karena sebelumnya masih pemerintah masih menanggung utang terhadap pabrik pupuk.
"DPR juga menginginkan subsidi langsung, bukan subsidi pabrik pupuk tetapi ke petani. Tetapi akhirnya di sepakati di Kementerian Keuangan, tetap membayar ke pabrik tetapi petani dipermudah dan alokasi pupuknya juga diperbesar," ujarnya.
Baca juga: Puluhan ribu petani Tulungagung tak bisa dapatkan pupuk bersubsidi
Agus Fitrianto, seorang petani asal Desa Besito, Kecamatan Gebog mengakui berharap pemerintah bisa menentukan harga patokan untuk komoditas jagung karena selama ini harga jualnya cenderung jatuh saat musim panen.
Terkait dengan pemberlakuan kartu tani, kata dia, sebagian petani memang sudah memiliki kartu tani, namun masih ada yang belum mengurus.
"Hal terpenting, petani tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi terutama saat hendak memulai musim tanam," ujarnya.
Baca juga: Pupuk Indonesia dukung distribusi pupuk subsidi lewat Kartu Tani
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
